Beberapa contoh kebijakan yang bisa diambil adalah sebagai berikut:
• Meningkatkan cukai rokok secara bertahap dan signifikan untuk mengurangi konsumsi rokok dan meningkatkan penerimaan negara. Cukai rokok juga bisa dialokasikan untuk program kesehatan publik, perlindungan lingkungan, dan pemberdayaan petani tembakau.
• Mendorong diversifikasi tanaman tembakau dengan tanaman lain yang lebih ramah lingkungan dan bernilai ekonomi tinggi. Diversifikasi ini bisa dilakukan dengan memberikan insentif, bantuan, dan pelatihan kepada petani tembakau.
• Menerapkan regulasi yang ketat untuk melindungi pekerja dan konsumen dari bahaya rokok. Regulasi ini meliputi larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok; kemasan rokok dengan peringatan kesehatan gambar; larangan merokok di tempat umum; serta pengawasan mutu dan keamanan produk rokok.
• Mengembangkan produk alternatif yang lebih rendah risiko daripada rokok konvensional, seperti rokok elektrik atau produk tembakau yang dipanaskan. Produk alternatif ini bisa menjadi pilihan bagi perokok yang ingin berhenti atau mengurangi merokok.
• Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang dampak negatif rokok bagi kesehatan dan lingkungan. Sosialisasi dan edukasi ini bisa dilakukan melalui berbagai media, seperti sekolah, kantor, komunitas, atau media sosial.
• Membangun budaya anti-rokok yang kuat di masyarakat dengan mengubah persepsi dan sikap terhadap rokok. Budaya anti-rokok ini bisa dibangun dengan memberikan contoh positif dari tokoh-tokoh publik, keluarga, atau teman yang tidak merokok atau berhasil berhenti merokok.
Industri tembakau di Indonesia adalah sebuah realitas yang tidak bisa dihindari. Industri ini memiliki dampak positif dan negatif yang saling berbenturan.
Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang bijak dan seimbang untuk mengelola industri ini.
Kebijakan tersebut harus mampu menciptakan kesejahteraan bagi semua pihak tanpa mengorbankan kesehatan dan lingkungan.
Kebijakan tersebut harus mampu mengurangi dampak negatif industri tembakau tanpa menghilangkan dampak positifnya.
Kebijakan tersebut juga harus melibatkan semua pihak yang terkait dalam proses pembuatan dan pelaksanaannya.
