Gibran Mundur dari Kursi Wapres, MPR Siapkan Mekanisme Penentuan Pengganti

Indo1.id – Dinamika politik nasional memasuki babak baru setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026).

Langkah tersebut menjadi perhatian publik karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan jabatan Wakil Presiden periode 2024–2029.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan adanya pertemuan dengan Gibran di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Pertemuan yang berlangsung sekitar 20 menit itu disebut menjadi momentum penyerahan surat pengunduran diri sekaligus penyampaian permintaan agar proses kelembagaan segera ditindaklanjuti.

Muzani menjelaskan, Gibran tidak memaparkan secara terperinci alasan di balik keputusannya. Namun, ia menyampaikan bahwa surat pengunduran diri tersebut juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dalam surat itu, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri. Keputusan tersebut, sebagaimana disampaikan dalam surat yang dibacakan Muzani, didasarkan pada pertimbangan kepentingan bangsa dan negara.

MPR Akan Gelar Rapat Gabungan

Setelah menerima surat tersebut, MPR tidak serta-merta menetapkan pengganti Wakil Presiden. Ada sejumlah tahapan kelembagaan yang harus dilalui sebelum proses pengisian jabatan dapat diselesaikan.

Muzani menyebutkan, pimpinan MPR akan menggelar rapat gabungan dengan melibatkan pimpinan fraksi serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pertemuan tersebut akan membahas langkah kelembagaan yang perlu diambil menyusul surat pengunduran diri Gibran. Hasil pembahasan nantinya menjadi bagian dari proses penanganan persoalan di tingkat MPR.

Mengenai batas waktu, Muzani menyampaikan bahwa MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menetapkan Wakil Presiden definitif yang baru.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto disebut memiliki waktu 14 hari setelah menerima surat permintaan dari MPR untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden pengganti.

Polemik Politik Ikut Menjadi Sorotan

Penyerahan surat pengunduran diri ini berlangsung di tengah meningkatnya dinamika politik di parlemen.

Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Usulan tersebut turut menjadi perhatian karena dijadwalkan masuk dalam agenda parlemen pada 12 November 2026.

Situasi ini membuat perkembangan di MPR dan DPR menjadi sorotan. Publik kini menantikan bagaimana masing-masing lembaga menjalankan kewenangannya dalam merespons perubahan situasi politik tersebut.

Menunggu Keputusan Konstitusional

Terlepas dari penyerahan surat pengunduran diri, proses pergantian Wakil Presiden tetap harus mengikuti mekanisme konstitusional dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ada perbedaan antara penyampaian surat pengunduran diri, penerimaan serta tindak lanjut oleh lembaga negara, dan penetapan pengganti secara resmi. Setiap tahapan memiliki prosedur tersendiri yang perlu diselesaikan.

Perkembangan ini menjadi ujian bagi mekanisme ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam memastikan proses pergantian jabatan berlangsung tertib, transparan, dan sesuai konstitusi.

Untuk sementara, perhatian publik tertuju pada hasil rapat gabungan MPR, langkah Presiden Prabowo dalam mengajukan calon pengganti, serta keputusan akhir mengenai siapa yang akan mengisi posisi Wakil Presiden.

Masyarakat pun menunggu kepastian dari lembaga terkait agar tidak muncul spekulasi berkepanjangan mengenai arah kepemimpinan nasional selanjutnya.***