Ilyas Indra Sampaikan Ke Instansi Pemerintah dan Kepala Daerah bahwa Legalitas KNPI di DPP yang Dipimpinnya

Indo1.id – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Ilyas Indra didepan para awak media, Selasa  20 September 2022, menegaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan kepada jajaran Instansi Pemerintah dan Kepala Daerah bahwa Legalitas Organisasi yang dipimpinnya adalah Perkumpulan Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia.

Legalitas organisasi yang dipimpinnya sejak Surat Keterangan Terdaftar dari Kementrian Dalam Negeri saat Kepengurusan DPP KNPI Periode 2011 – 2014 dengan Ketua Umum Taufan Eko Nugroho Rotorasiko, saat itu Undang Undang Ormas belum ada sehingga masih menggunakan SKT Kementrian Dalam Negeri.

Kemudian, setelah terbitnya Undang Undang Ormas, Legalitas KNPI dikeluarkan pada masa Kepemimpinan Ketua Umum DPP KNPI H. Fahd El Fouz Arafiq, SE.MM Periode 2015 – 2018 Melalui Surat Keputusan Kementrian Hukum dan Ham RI dengan Nama Perkumpulan Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia.

Selanjutnya, Legalitas tersebut berlanjut masa Kepemimpinan Abdul Aziz Periode 2018 – 2021 dan Kepemimpinan DPP KNPI dengan DR. Ilyas Indra sebagai Ketua Umum  Periode 201 – 2024.

Dr. Ilyas Indra kembali menegaskan, dan menyampaikan kepada Instansi Pemerintah dan Kepala Daerah bahwa Legalitas KNPI yang dipimpinnya adalah Perkumpulan Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia dengan Slogan barunya ‘Investor Of Change’. Ujarnya kepada indo1.id

Belum lama ini imbuhnya, melalui Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Ham Kepengurusan DPP KNPI yang dipimpin Dr. Ilyas Indra dan jajaranya telah menerbitkan Hak Paten Slogan Investor Of Change Pemuda Indonesia dalam bentuk kata dan Buku di berikan Dr. Ilyas Indra kepada Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia. Berdasarkan nomor EC00202254558 tanggal terbit 18 Agustus 2022.

Lebih jauh Ilyas menegaskan, bila bukan organisasi yang memiliki legalitas tentunya tidak bisa menerima penerbitan haki dengan atas nama organisasi.

Untuk itu kami meminta Kata Ilyas, Kepada semua Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah bahwa Legalitas Organisasi yang kami pimpin sah dan masih ada, juga terbit berbagai kebutuhan organisasi seperti NPWP dan lainnya, sehingga bisa bermitra dan berkolaborasi dengan KNPI Pusat yang kami pimpin dan KNPI daerah di seluruh Indonesia.

DR Ilyas Indra, Ketua Umun DPP KNPI menunjukan legalitas kepemimpinanya yang sah

“Bila ada pihak yang melakukan tindakan mengklaim legalitas KNPI sepihak itu hal yang tidak benar bahkan pada persoalan Somasi tentu juga salah tempat, karena logo yang diterbitkan Kementrian Hukum dan Ham atas Nama Organisasi Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia, dan itu sejalan dengan nama Perkumpulan KNPI yang kami pimpin yakni Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia, tentu kami sangat berterima kasih atas kepengurusan logo tersebut”  tuturnya**