Ia juga menilai bahwa sistem tersebut tidak sesuai dengan semangat reformasi dan Pancasila.
“Kalau kita bicara tentang politik dinasti, kita tidak bisa tidak bicara tentang Yogyakarta. Karena Yogyakarta adalah daerah yang paling jelas menerapkan politik dinasti. Di sana, Gubernurnya selalu Sultan. Jadi, tidak ada pemilihan Gubernur, tidak ada hak rakyat untuk memilih pemimpinnya. Ini kan tidak demokratis, tidak sesuai dengan reformasi, tidak sesuai dengan Pancasila,” kata Ade Armando dalam video tersebut.
Pernyataan Ade Armando ini mendapat tanggapan dari Sri Sultan Hamengku Buwono X, yang saat ini menjabat sebagai Gubernur DIY.
Sri Sultan HB X mengatakan bahwa pernyataan Ade Armando itu hanya opini pribadi yang tidak berdasar pada fakta dan data.
Ia menegaskan bahwa sistem pemerintahan DIY sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, yang disahkan oleh DPR RI dan Presiden RI.
“Ya itu kan opini pribadi dia. Dia boleh saja berpendapat, tapi tidak berdasarkan fakta dan data. Sistem pemerintahan DIY sudah diatur dalam UU Keistimewaan DIY, yang sudah disetujui oleh DPR RI dan Presiden RI. Jadi, itu bukan politik dinasti, tapi politik keistimewaan,” ujar Sri Sultan HB X saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Minggu (3/12/2023).
