SOKSI Gelar Aksi “SOKSI Menggugat Jilid 3” di Depan Kemenkum, Tuntut Pembatalan SK Legalitas

Indo1.id – Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) yang dipimpin oleh Ir. Ali Wongso Sinaga akan menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “SOKSI Menggugat Kembali Jilid 3” di depan kantor Kementerian Hukum (Kemenkum) RI, Jakarta, pada Kamis, 13 November 2025.

Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap keputusan pemerintah yang dinilai merugikan legalitas kepengurusan SOKSI yang sah. Seruan aksi tersebut mengajak seluruh kader dan simpatisan SOKSI se-Indonesia untuk hadir dan mengenakan pakaian merah sebagai identitas perjuangan organisasi.

Menurut informasi dari panitia, aksi akan dimulai pukul 12.00 WIB hingga selesai, dengan titik kumpul di depan kantor Kemenkum RI.

“Kami melakukan aksi ini atas dasar marwah dan hak organisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas),” ujar salah satu koordinator aksi, Muhammad Zein Ohorela, kepada wartawan, Rabu (12/11/2025).

Dalam seruan resminya, SOKSI pimpinan Ir. Ali Wongso Sinaga menilai telah terjadi “pembegalan” terhadap legalitas organisasi melalui terbitnya SK Kemenkum Nomor AHU-0001556.AH.01.08 Tahun 2025, yang disebut mengakui kepengurusan versi M. Misbakhun.

SOKSI kubu Ali Wongso menegaskan bahwa SK Nomor AHU-000057.AH.01.08 Tahun 2023, yang dikeluarkan sebelumnya oleh Kemenkumham, merupakan dasar hukum sah bagi kepengurusan Depinas SOKSI di bawah Ali Wongso Sinaga.

Dalam pernyataan sikapnya, peserta aksi mengajukan beberapa tuntutan utama, antara lain:

1. Mengecam dugaan kolusi antara Menteri Hukum dan HAM Supratman, Dirjen AHU Widodo, dan M. Misbakhun yang diduga memalsukan data dalam proses penerbitan SK baru.

2. Mendesak pencabutan dan pembatalan SK Kemenkum Nomor AHU-0001556.AH.01.08 Tahun 2025, yang dinilai melanggar ketentuan Permenkum dan Undang-Undang Ormas.

3. Meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengaudit integritas dan kinerja Kemenkum serta mencopot pejabat yang dianggap telah merusak kepastian hukum dan kredibilitas pemerintahan.

“Ini bukan sekadar aksi politik, tetapi gerakan moral untuk menegakkan marwah organisasi dan keadilan hukum,” tegas Muhammad Zein Ohorela.

Dan Pihak Peserta aksi damai mendesak masuk untuk bertemu menteri, dan di terima dialog dengan kesepakatan notulen yang di tandatangani bersama antara Pihak SOKSI Pimpinan Ir. Ali Wongso Sinaga yang diwakili oleh M. Zein Ohorela dan Pihak Kemenkum dari Direktorat Dirjen AHU dan Biro umum dengan tuntutan 1 minggu dari sekarang bisa bertemu Menteri Hukum untuk membatalkan SK SOKSI yang di rubah sepihak oleh Kubu Depinas SOKSI saudara Misbakhun dan jajaran, dan itu bertentangan dengan UU Ormas dan Permenkum Nomor 18 Tahun 2025 dan berdasarkan pasal 23 Permenkum tersebut Menteri bisa membatalkan SK Keputusan bisa tidak sesuai prosedur dan aturan dalam Permemkum tersebut.