Ahmad Basarah: TNI-Polri Harus Tegak Lurus kepada Pancasila!

Indo1.id – Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, menegaskan bahwa apabila seorang presiden di Republik Indonesia memanfaatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk kepentingan politik praktis, maka hal tersebut akan membahayakan negara.

Menurutnya, TNI dan Polri harus tetap tegak lurus kepada negara dengan berlandaskan Pancasila.

“Undang-Undang melarang TNI dan Polri melakukan politik partisan dan golongan. Makanya sebagai anak kolong yang makan beras negara, semua Generasi Muda FKPPI harus tegak lurus, sejalan dan sebangun dengan politik TNI dan Polri yang tegak lurus kepada negara berdasarkan Pancasila,” tegas Ahmad Basarah dalam keterangannya pada Rabu (4/12/2024).

Basarah menjelaskan bahwa Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mewajibkan TNI untuk bersikap profesional.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan pengarahan pada acara Rapimsus dan Rakernas Generasi Muda (GM) Forum Komunikasi Putera-Puteri TNI/Polri (FKPPI).

“Dalam Undang-Undang tentang TNI itu, khususnya pada Bab II Pasal 2 huruf d, jelas dinyatakan anggota TNI harus menjadi tentara yang terlatih, terdidik, tidak berpolitik praktis, juga tidak berbisnis,” jelas Ahmad Basarah.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti peran dan netralitas Polri yang tercantum dalam Pasal 28 Ayat 1 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Pasal tersebut menyebutkan bahwa Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis.

“Demi terlaksananya netralitas Polri tadi, ayat 2 pasal itu sampai menegaskan anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Itu artinya Polri benar-benar harus netral, tidak boleh digiring-giring ke dalam politik praktis,” lanjutnya.

Ahmad Basarah juga menyinggung dugaan keterlibatan aparat Polri dalam Pilpres dan Pilkada serentak 2024 yang disebut oleh media massa sebagai “Parcok” atau Partai Coklat, merujuk pada warna seragam Polri.

Ia menyatakan bahwa informasi dari media massa dan pengamat pemilu menunjukkan adanya mobilisasi aparat Polri untuk mendukung kontestan tertentu.

Kepada peserta Rapimsus dan Rakernas GM FKPPI 2024, Basarah menyampaikan tiga target utama yang harus dicapai: meningkatkan kapasitas generasi muda GM FKPPI melalui pengembangan karakter, melakukan konsolidasi organisasi, dan memastikan semua program GM FKPPI selaras dengan visi Indonesia 2045.

“Sekali lagi saya ingatkan, membawa-bawa institusi TNI dan Polri ke dalam politik praktis akan sangat membahayakan negara, apalagi jika itu dilakukan oleh seorang presiden. Ingat, anggota kedua institusi itu diizinkan membawa senjata api. Apa jadinya jika mereka yang masih aktif masuk politik praktis, atau sengaja dimasuk-masukkan ke dalam politik praktis? Bisa-bisa demokrasi akan mati suri,” tutup Ahmad Basarah.***