Ilyas Indra Tolak Wacana Percepatan Kekuasaan: Biarkan Prabowo Bekerja hingga 2029

Indo1.id – Wacana mengenai kemungkinan adanya “percepatan” politik sebelum Pemilu 2029 menuai perhatian publik.

Di tengah munculnya wacana tersebut, Akademisi dan Praktisi Hukum, Prof.Dr. Ilyas Indra menyatakan sikap tegas menolak segala gagasan yang berpotensi mempercepat pergantian kekuasaan sebelum waktunya.

Menurut Ilyas, Presiden Prabowo Subianto harus diberikan kesempatan untuk menjalankan mandat rakyat sampai masa jabatannya berakhir pada 2029.

Pemerintahan yang sedang berjalan tidak semestinya diganggu oleh spekulasi politik mengenai pergantian kekuasaan.

Bagi Ilyas, sikap tersebut bukan semata soal mendukung atau tidak mendukung seorang presiden, tetapi menyangkut kepatuhan terhadap konstitusi, kedewasaan berdemokrasi, serta jiwa negarawan dalam melihat kepentingan bangsa.

“Bagi saya, kita harus menghormati konstitusi. Presiden Prabowo telah mendapatkan mandat rakyat melalui Pemilu 2024.

Biarkan beliau bekerja dan menyelesaikan mandatnya sampai 2029,” tegas Ilyas Indra.

Berpegang pada Aturan, Bukan Ambisi Kekuasaan

Ilyas mengatakan Indonesia adalah negara hukum. Karena itu, seluruh proses pergantian kekuasaan harus berjalan berdasarkan aturan konstitusi dan mekanisme demokrasi yang telah disepakati.

Pasal 7 UUD 1945 secara tegas mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Sementara Pasal 6A menegaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

Menurut Ilyas, ketentuan tersebut harus menjadi pijakan bersama.

“Jangan sampai karena kepentingan politik jangka pendek, kita kemudian mencari jalan untuk mempercepat kekuasaan.

Negara ini dibangun dengan aturan. Kalau aturan sudah menentukan masa jabatan dan mekanisme pemilihan, maka kita harus menghormatinya,” ujarnya.

Ia menilai wacana percepatan kekuasaan justru dapat menimbulkan ketidakpastian politik dan mengganggu konsentrasi pemerintah dalam menjalankan program yang telah dijanjikan kepada rakyat.

info grafis indo1

Prabowo Harus Diberi Kesempatan Berbuat untuk Bangsa

Ilyas menegaskan, Presiden Prabowo seharusnya diberikan ruang yang cukup untuk membuktikan kemampuan pemerintahannya.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan pemerintahan yang fokus bekerja, bukan pemerintahan yang terus menerus dibebani spekulasi mengenai pergantian kekuasaan sebelum masa jabatan berakhir.

“Berikan kesempatan kepada Presiden Prabowo untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa ini. Jangan baru berjalan, sudah bicara bagaimana mempercepat kekuasaan.

Presiden harus diberi ruang untuk bekerja, menyelesaikan programnya, dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada rakyat,” kata Ilyas.

Ia menilai ukuran keberhasilan pemerintahan bukan ditentukan oleh seberapa cepat seseorang mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan, tetapi seberapa besar manfaat kebijakan pemerintah dirasakan masyarakat.

Mulai dari pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan daya saing Indonesia harus menjadi perhatian utama.

Jiwa Negarawan Harus Mengutamakan Kepentingan Bangsa

Ilyas juga mengingatkan para elite politik agar tidak terjebak dalam politik kekuasaan.

Menurutnya, seorang negarawan harus mampu membedakan antara kepentingan bangsa dan kepentingan politik pribadi atau kelompok.

“Jiwa negarawan itu sederhana. Ketika kita mendapatkan kesempatan memimpin, kita bekerja untuk rakyat. Ketika masa jabatan kita selesai, kita hormati aturan dan kita serahkan kembali kepada rakyat untuk menentukan siapa yang akan memimpin berikutnya,” katanya.

Menurut Ilyas, demokrasi tidak boleh dipahami hanya sebagai mekanisme mendapatkan kekuasaan.

Demokrasi juga mengajarkan bagaimana seseorang menghormati batas kekuasaan dan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan pilihan secara berkala.

Karena itu, ia meminta semua pihak menahan diri dari wacana yang dapat menimbulkan kegaduhan politik sebelum waktunya.

“Jangan semua persoalan bangsa diterjemahkan menjadi persoalan siapa yang berkuasa. Ada rakyat yang harus dilayani.

Ada ekonomi yang harus diperkuat. Ada lapangan kerja yang harus diciptakan. Ada persoalan sosial yang harus diselesaikan,” ujarnya.

Kalau Mau Maju Lagi, Tunggu Pemilu 2029

Ilyas menegaskan bahwa dirinya tidak mempersoalkan apabila Presiden Prabowo memiliki keinginan untuk kembali maju dalam kontestasi politik pada 2029.

Menurutnya, sepanjang dilakukan melalui mekanisme konstitusional dan mendapatkan dukungan rakyat, keinginan tersebut merupakan bagian dari hak politik dalam demokrasi.

“Kalau memang ingin maju lagi pada 2029, silakan. Kita tunggu Pemilu 2029. Rakyat yang menentukan.

Jangan mempercepat proses yang sudah memiliki jadwal dan mekanismenya,” tegas Ilyas.

Ia menilai justru di situlah kualitas seorang pemimpin diuji. Seorang pemimpin harus mampu menyelesaikan masa tugasnya dengan baik, kemudian kembali menyerahkan keputusan kepada rakyat.

“Kalau merasa berhasil, tunjukkan keberhasilannya selama memimpin.

Kalau rakyat menilai berhasil dan kemudian memberikan mandat kembali pada 2029, itu jauh lebih terhormat. Tidak perlu mencari jalan pintas,” katanya.

Jangan Ganggu Stabilitas Pemerintahan

Ilyas menilai Indonesia membutuhkan stabilitas politik agar pemerintah dapat bekerja secara maksimal.

Wacana pergantian atau percepatan kekuasaan sebelum waktunya berpotensi mengalihkan perhatian publik dan elite politik dari persoalan yang lebih mendesak.

Ia mengajak seluruh pihak untuk mengawal pemerintahan Prabowo secara kritis namun konstruktif.

“Kalau pemerintah salah, kritik. Kalau ada kebijakan yang merugikan rakyat, koreksi.

Kalau ada program yang bagus, dukung. Tetapi jangan kemudian setiap perbedaan politik dijadikan alasan untuk mempercepat pergantian kekuasaan,” ungkapnya.

Menurut Ilyas, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun kritik harus tetap ditempatkan dalam koridor konstitusi dan kepentingan bangsa.

Kekuasaan Bukan Tujuan Akhir

Ilyas kembali mengingatkan bahwa kekuasaan seharusnya dipandang sebagai amanah, bukan tujuan akhir.

“Jabatan itu sementara. Kekuasaan itu ada batasnya. Yang permanen adalah kepentingan bangsa dan negara,” katanya.

Karena itu, ia mengajak seluruh elemen politik untuk menunjukkan kedewasaan dalam menghadapi dinamika menjelang Pemilu 2029.

Menurutnya, Indonesia akan jauh lebih kuat apabila seluruh elite politik mampu menempatkan kepentingan nasional di atas ambisi kekuasaan.

“Biarkan Prabowo bekerja sampai 2029. Berikan kesempatan beliau membuktikan apa yang bisa dilakukan untuk bangsa. Setelah itu, kalau mau maju lagi, silakan bertarung secara demokratis di Pemilu 2029. Serahkan keputusan akhirnya kepada rakyat,” tutup Ilyas Indra.