Indo1.id – Pendidikan politik dan etika menjadi sorotan dalam kegiatan Road to Campus dan Kuliah Kebangsaan yang digelar di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan Ketua Dewan Etik Partai Golkar, Prof. Drs. H. Mohammad Hatta, M.Si., MBA., Ph.D., sebagai salah satu narasumber utama.
Dalam kesempatan tersebut, Mohammad Hatta membedah buku yang ditulisnya, “Sumbangsih untuk Bangsa: Kode Etik Partai, Jalan Panjang Menuju Politik Beretika”, sekaligus mengajak mahasiswa memahami posisi etika dalam kehidupan politik dan penyelenggaraan negara.
Kegiatan itu turut dihadiri Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr. Muhammad Maksum, S.H., M.A., mantan Hakim Mahkamah Konstitusi periode 2014–2025 Dr. Wahiduddin Adam, serta Prof. Dr. Ilyas Indra, S.H., M.H., M.M., Ketua DPP Perkumpulan Pengacara Syariah dan Hukum Indonesia (PPSHI).
Politik Bukan Sekadar Perebutan Kekuasaan
Dalam pemaparannya, Mohammad Hatta menekankan bahwa politik seharusnya dipahami sebagai salah satu ruang pengabdian kepada bangsa dan negara.
Menurut dia, partai politik memiliki posisi strategis dalam sistem demokrasi karena menjadi salah satu jalur kaderisasi dan rekrutmen politik yang kemudian berhubungan dengan pengisian berbagai jabatan publik.
Ia menjelaskan, proses tersebut berlangsung melalui pendidikan politik, kaderisasi, rekrutmen dan seleksi, penugasan, hingga kader partai yang kemudian menduduki jabatan publik dan terlibat dalam perumusan kebijakan negara.
Dengan demikian, kualitas proses kaderisasi di internal partai politik ikut memiliki konsekuensi terhadap kualitas sumber daya manusia yang nantinya menjalankan jabatan publik.
Dalam konteks tersebut, etika politik menurut Mohammad Hatta tidak seharusnya ditempatkan sebagai pelengkap, melainkan menjadi bagian dari proses pembentukan karakter calon pemimpin.
Pengalaman Panjang di Dunia Politik
Mohammad Hatta merupakan salah satu tokoh senior Partai Golkar. Dalam pemaparannya kepada mahasiswa, ia juga berbagi pengalaman panjangnya dalam dunia politik dan pemerintahan.
Ia tercatat aktif dalam perjalanan Partai Golkar sejak era Sekber Golkar pada 1967 dan pernah menjalani pengalaman sebagai anggota legislatif selama puluhan tahun.
Ia juga pernah dipercaya menjalankan tugas diplomatik sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Thailand.
Pengalaman tersebut menjadi bagian dari perspektif yang disampaikan kepada mahasiswa mengenai bagaimana perjalanan politik dan pengabdian kepada negara membutuhkan proses panjang, kompetensi serta integritas.
Generasi Muda Punya Ruang dalam Politik
Salah satu pesan yang disampaikan Mohammad Hatta adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk terlibat dalam politik dan menjadi bagian dari proses regenerasi kepemimpinan nasional.
Menurut dia, mahasiswa tidak cukup hanya memiliki keberanian untuk terjun ke dunia politik. Mereka juga perlu mempersiapkan kompetensi, kemampuan berpikir kritis, kepemimpinan serta etika publik.
Keterwakilan generasi muda di parlemen sendiri masih menjadi salah satu isu dalam pembicaraan mengenai regenerasi politik Indonesia.
Riset Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mengenai Pemilu 2024 mencatat sekitar 15 persen anggota DPR terpilih berusia di bawah 40 tahun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan capaian pada Pemilu 2009 yang mencapai 23,2 persen.
Data tersebut menunjukkan bahwa pembicaraan mengenai regenerasi politik tidak hanya berkaitan dengan usia, tetapi juga bagaimana partai politik menyiapkan kader muda untuk memiliki kapasitas dan kualitas kepemimpinan.
Karena itu, Mohammad Hatta mendorong mahasiswa untuk mulai mempersiapkan diri sejak dini.
Berpikir kritis, meningkatkan kompetensi, membangun integritas, serta mengembangkan kemampuan kepemimpinan menjadi sejumlah bekal yang menurutnya penting bagi generasi muda yang ingin masuk ke ruang publik.
Kode Etik dan Tanggung Jawab Moral Partai
Sebagai Ketua Dewan Etik Partai Golkar sekaligus akademisi, Mohammad Hatta juga menguraikan pentingnya kode etik dalam kehidupan internal partai politik.
Menurutnya, kode etik tidak semata-mata dibuat untuk kepentingan organisasi partai, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab moral partai dalam menjaga karakter dan integritas kader yang nantinya dapat mengemban jabatan publik.
Ia menilai kekuatan kode etik tidak hanya terletak pada berat-ringannya sanksi yang diberikan kepada kader yang melakukan pelanggaran.
Lebih jauh, efektivitas kode etik bergantung pada konsistensi dan keadilan dalam penerapannya.
Ketika aturan etik diterapkan secara konsisten, kader partai memiliki pedoman yang lebih jelas mengenai batas-batas perilaku dalam menjalankan aktivitas politik dan jabatan publik.
Sebaliknya, penerapan yang tidak konsisten dapat melemahkan tujuan kode etik itu sendiri.
Dari Etika Menuju Kepercayaan Publik
Dalam pandangan Mohammad Hatta, etika politik memiliki hubungan dengan integritas pejabat publik dan kepercayaan masyarakat.
Ia menggambarkan hubungan tersebut sebagai rangkaian yang saling berkaitan: tanggung jawab etik melahirkan integritas jabatan, integritas memperkuat kepercayaan publik, dan kepercayaan masyarakat menjadi bagian dari legitimasi seorang pejabat publik.
Karena itu, pendidikan etika politik dinilai penting diberikan sejak seseorang masih berada dalam proses pendidikan dan kaderisasi.
Mahasiswa yang saat ini berada di ruang akademik merupakan bagian dari generasi yang pada masa mendatang berpotensi mengisi berbagai ruang publik, baik melalui jalur politik, pemerintahan, legislatif maupun profesi lainnya.
Gagasan Mahkamah Etik Nasional
Dalam kuliah kebangsaan tersebut, Mohammad Hatta juga menyampaikan gagasan mengenai perlunya sebuah Mahkamah Etik Nasional.
Menurut gagasan yang disampaikannya, lembaga tersebut nantinya dapat menjadi wadah yang mengintegrasikan berbagai mekanisme etik yang saat ini berada di sejumlah lembaga dan bidang yang berbeda.
Gagasan tersebut dikaitkan dengan kebutuhan memperkuat budaya etika dalam penyelenggaraan negara.
Menurutnya, penguatan sistem etika dapat menjadi bagian dari upaya membangun kepemimpinan nasional yang memiliki karakter, integritas dan kemampuan menghadapi persaingan global.
Namun, gagasan mengenai pembentukan Mahkamah Etik Nasional tentu membutuhkan pembahasan lebih lanjut, terutama mengenai desain kelembagaan, kewenangan, hubungan dengan lembaga etik yang sudah ada, serta dasar hukum yang diperlukan.
Mahasiswa Diminta Tidak Apatis terhadap Politik
Kuliah kebangsaan tersebut juga menjadi ruang untuk mendorong mahasiswa agar tidak memandang politik semata-mata sebagai arena perebutan kekuasaan.
Politik, dalam perspektif yang disampaikan Mohammad Hatta, dapat menjadi sarana pengabdian ketika dijalankan dengan kompetensi dan etika.
Karena itu, generasi muda tidak cukup hanya menjadi penonton dalam proses politik.
Mereka perlu memahami bagaimana negara bekerja, bagaimana kebijakan publik dibentuk, serta bagaimana proses kaderisasi politik berlangsung.
Pada saat yang sama, keterlibatan tersebut harus dibarengi kemampuan berpikir kritis agar generasi muda tidak hanya menjadi objek politik, tetapi mampu menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan masyarakat.
Kuliah kebangsaan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akhirnya membawa satu pesan utama: regenerasi politik tidak cukup hanya menghadirkan wajah-wajah muda, tetapi membutuhkan generasi baru yang memiliki kompetensi, integritas dan kesadaran etis dalam menjalankan kekuasaan publik.
Sebab, ketika kader politik nantinya memasuki lembaga negara, kualitas pribadi dan etika yang mereka bawa tidak lagi hanya menjadi urusan partai, tetapi bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat dan negara.***
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.