DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Penantian 18 Tahun Berakhir
- account_circle Hanken Arya
- calendar_month 8 jam yang lalu
- print Cetak

( foto: Ilustrasi artificial indo1
indo1.id – Setelah sekitar 18 tahun tertahan di Senayan, Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya akhirnya resmi disahkan menjadi undang-undang.
Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ketua DPR Puan Maharani memimpin pengambilan keputusan dengan menanyakan persetujuan setiap fraksi, yang dijawab setuju oleh anggota dewan yang hadir.
Puan menegaskan pengesahan ini bukan karena desakan atau paksaan, melainkan hasil proses legislasi yang telah dijalankan dengan matang.
Ia menyebut DPR menjaring masukan publik lewat 87 kegiatan rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja ke 15 provinsi, hingga 46 daerah pemilihan. DPR juga menelaah agar isi undang-undang ini tidak tumpang tindih dengan KUHP dan KUHAP.
Kesepakatan sebelumnya diambil sehari sebelumnya, Rabu (18/11), ketika Komisi III bersama pemerintah menuntaskan pembicaraan tingkat I.
RUU ini diusulkan sebagai inisiatif DPR pada 6 Oktober 2026, dan sebelumnya DPR menargetkan pengesahan paling lambat 15 Desember 2026, sehingga prosesnya selesai lebih cepat dari jadwal.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut aset hasil judi online dapat dirampas melalui undang-undang ini dan diharapkan memberi efek jera. Komisi III juga menyatakan menjamin pemulihan hak korban.
Di sisi lain, ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan tidak wajar tidak dimasukkan, dan DPR telah menyampaikan alasannya kepada publik.
Para pakar mengingatkan bahwa pengesahan hanyalah awal. Efektivitas undang-undang ini akan diuji pada pelaksanaannya, terutama soal pengawasan agar tidak disalahgunakan dan perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik.
Tahap berikutnya adalah pengundangan, dan masyarakat sipil diperkirakan akan mengawal aturan turunannya.***
- Penulis: Hanken Arya

