Setelah Viral Tiktoker Bima Kritik Lampung, Pemda Diminta Optimalkan Anggaran untuk Rakyat
- account_circle M Effendi
- calendar_month Rabu, 19 Apr 2023
- print Cetak
πππ‘πππβ πππππ ππππ‘ππππ π΅πππ πΎπππ‘ππ πΏππππ’ππ, πππππ π·πππππ‘π πππ‘πππππππ π΄πππππππ π’ππ‘π’π π πππ¦ππ‘ (πΉππ‘π πΌππ π‘πππππ πππππππππππ πππ)
Indo1.id – Sebuah video yang dibuat oleh seorang Tiktoker bernama Bima Yudho Saputro yang mengkritik kondisi infrastruktur yang buruk di Lampung telah menjadi viral di media sosial. Komisi II DPR telah memperhatikan hal ini dan meminta pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk terlibat dalam memastikan bahwa anggaran daerah digunakan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat.
Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera, mengatakan kepada wartawan pada Selasa (18/4/2023), “Kemendagri dapat proaktif dalam memeriksa postur anggaran daerah agar alokasinya dapat tepat dan optimal bagi rakyat setelah mempelajari kejadian ini.”
Video kritik Bima Yudho Saputro mengenai pembangunan di Lampung telah menjadi viral di media sosial. Dalam video tersebut, Bima menyatakan bahwa Lampung belum maju dan ia mengkritik banyaknya jalan rusak yang dibiarkan selama bertahun-tahun di daerah tersebut.
Mardani meminta agar Kemendagri memberikan perhatian terhadap kritik yang disampaikan warga mengenai pembangunan di daerah mereka. “Jangan besar untuk elit tetapi kecil untuk masyarakat kecil,” ujar Mardani.
Mardani juga menyoroti intimidasi yang diduga dilakukan oleh pejabat daerah terhadap Bima dan orang tuanya sebagai dampak dari viralnya video tersebut. Bima bahkan dilaporkan ke polisi atas dugaan ujaran kebencian, tetapi kasus tersebut akhirnya dihentikan oleh polisi.
Menurut Mardani, Kemendagri juga perlu menyelidiki dugaan intimidasi oleh pejabat daerah dan memberikan sanksi jika terbukti ada intimidasi tersebut. “Jika ada intimidasi dari pejabat tertentu, Kemendagri sebaiknya memberikan teguran,” tegas Mardani, seorang legislator dari Dapil DKI Jakarta I.
Mardani menegaskan bahwa Komisi II DPR yang membidangi pemda dan otonomi daerah akan mengawasi kasus Bima tersebut.
Pemda seharusnya menjadikan kritik dari warga mereka sebagai pemicu untuk memperbaiki kondisi yang ada.
“Kebebasan berpendapat merupakan bagian dari pilar demokrasi. Pemimpin yang baik tidak akan menentang atau memusuhi kritik,” ungkap Mardani.
Mardani juga menyarankan agar pejabat publik, termasuk pejabat daerah, terbuka terhadap segala masukan dari masyarakat. Dia meminta agar para pejabat tidak merespon secara negatif terhadap kritik dari rakyat. “Tangkap aspirasi mereka, bukan orangnya,” tegas Mardani.
- Penulis: M Effendi
Saat ini belum ada komentar