Kemenaker Terima Aduan, THR Pekerja Belum Terbayarkan
- account_circle M Effendi
- calendar_month Kamis, 20 Apr 2023
- print Cetak
πΎππππππππ ππππππ π΄ππ’ππ, ππ»π πππππππ π΅πππ’π ππππππ¦πππππ (πΉππ‘π πΌππ₯πβπππππ.πππ)
Indo1.id – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menerima 2.069 aduan dari pekerja terkait Tunjangan Hari Raya (THR), dimana mayoritas dari aduan tersebut tidak dibayarkan.
Data tersebut diumumkan oleh Sekretaris Jenderal Kemenaker, Anwar Sanusi, melalui Posko Satuan Tugas (Satgas) THR Keagamaan 2023 pada tanggal 19 April 2023.
Total layanan yang diterima mencapai 3.498, terdiri dari 1.429 layanan konsultasi dan 2.069 layanan aduan.
Dari total aduan THR yang masuk, 1.011 aduan tidak dibayarkan, 696 aduan dibayarkan tidak sesuai ketentuan, dan 362 aduan terlambat dibayarkan.
Aduan tersebut melibatkan 1.396 perusahaan. Sejauh ini, Kemenaker telah menindaklanjuti 263 aduan melalui Pengawas Ketenagakerjaan di Kementerian maupun di provinsi dan kabupaten/kota.
Satu aduan telah diterbitkan Nota Pemeriksaan ke-1 dan dua aduan telah masuk rekomendasi.
Posko Satgas THR Keagamaan 2023 tetap menerima aduan THR hingga 28 April 2023, selama libur nasional dan cuti bersama Idulfitri 1444 Hijriah.
Layanan konsultasi telah ditutup sejak 18 April 2023. Layanan aduan THR dapat diakses secara daring melalui situs web https://poskothr.kemnaker.go.id.
Sekretaris Jenderal Kemenaker berharap layanan aduan THR ini dapat membantu masyarakat yang ingin melaporkan perusahaan yang tidak membayarkan THR.
Data sebaran aduan THR menunjukkan bahwa DKI Jakarta memiliki jumlah aduan terbanyak sebanyak 661, diikuti oleh Jawa Barat 419, Jawa Tengah 217, dan Banten 191.
Di sisi lain, beberapa provinsi seperti Aceh dan Nusa Tenggara Timur hanya memiliki beberapa aduan saja.
- Penulis: M Effendi
Saat ini belum ada komentar