120 Anggota DPR Ajukan Hak Menyatakan Pendapat Terkait Gibran, Besok Masuk Agenda Paripurna

Indo1.id – Dinamika politik nasional kembali memanas setelah sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi mengajukan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan bahwa usulan tersebut telah diterima pimpinan DPR dan dijadwalkan masuk dalam agenda Rapat Paripurna pada Kamis (12/11/2026).

Jumlah 120 anggota tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan awal pengajuan hak menyatakan pendapat sebagaimana mekanisme yang berlaku di DPR.

Dukungan berasal dari delapan fraksi, yakni PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat.

Saan menjelaskan bahwa usulan tersebut akan diproses melalui mekanisme kelembagaan DPR. Tahapan berikutnya mencakup pembahasan di tingkat pimpinan dan Badan Musyawarah sebelum ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Polemik yang menjadi latar belakang pengajuan HMP berkaitan dengan persoalan persyaratan pencalonan Wakil Presiden Gibran, khususnya isu dokumen pendidikan dan penafsiran terhadap putusan lembaga peradilan.

Namun, penting dipahami bahwa pengajuan Hak Menyatakan Pendapat bukan berarti Wakil Presiden telah dinyatakan bersalah atau diberhentikan dari jabatannya.

Pengajuan tersebut merupakan bagian dari proses politik dan konstitusional yang masih harus melalui tahapan sesuai peraturan perundang-undangan.

Apa arti Hak Menyatakan Pendapat?

Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR yang diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945.

Hak tersebut memberikan ruang bagi DPR untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dugaan pelanggaran hukum oleh pejabat negara sesuai ketentuan.

Dalam konteks pengajuan terhadap Gibran, proses berikutnya akan sangat bergantung pada pembahasan dan keputusan lembaga DPR.

Masyarakat perlu membedakan antara pengajuan usulan, pembahasan di parlemen, keputusan politik, dan proses hukum yang memiliki mekanisme tersendiri.

Ujian bagi kedewasaan demokrasi

Perkembangan ini menjadi perhatian karena menyangkut posisi Wakil Presiden dan stabilitas pemerintahan.

Di satu sisi, DPR memiliki kewenangan konstitusional untuk menjalankan fungsi pengawasan. Di sisi lain, setiap proses politik harus tetap menghormati prinsip praduga tak bersalah, kepastian hukum, dan ketentuan konstitusi.

Publik kini menunggu bagaimana proses tersebut berjalan dalam rapat paripurna.

Yang paling penting, setiap keputusan harus didasarkan pada argumentasi hukum yang kuat, bukan sekadar pertarungan kepentingan politik.***