Indo1.id – Tersangka kasus dugaan korupsi, Johnny G Plate, dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap Partai Nasdem.
Sirojudin Abbas dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengungkapkan bahwa penangkapan Johnny Plate dapat berdampak pada penurunan elektabilitas Nasdem.
Abbas menyatakan bahwa pemilih Indonesia sangat sensitif terhadap korupsi, seperti yang terlihat dari survei yang selalu menempatkan politisi dan pemimpin yang “bersih” atau “bebas korupsi” di posisi teratas.
Abbas mengingatkan bahwa jika partai atau tokoh tidak memenuhi harapan tersebut, mereka berisiko kehilangan kepercayaan publik.
Nasdem saat ini memiliki tanggung jawab untuk mengelola opini publik terkait penangkapan Johnny Plate. Abbas mencatat bahwa usaha ini sudah diuji dengan pernyataan Ketua Umum Surya Paloh dan Anies Baswedan bahwa kasus ini tidak terpengaruh oleh intervensi politik atau kekuasaan.
Abbas juga menyoroti dampak langsung dari kasus Johnny Plate terhadap Anies Baswedan, karena perhatian Nasdem terhadap Anies akan terpecah. Nasdem harus bekerja keras untuk menjaga kepercayaan pemilih.
Abbas menambahkan bahwa koalisi perubahan mungkin tidak terpengaruh secara signifikan, tetapi Nasdem akan menghadapi kesulitan untuk tampil di depan. Risiko masalah yang dihadapi akan memberikan beban pada Anies Baswedan.
Abbas menyarankan Nasdem untuk melawan kasus ini di ranah hukum, karena kasus Johnny Plate adalah masalah hukum. Menurutnya, upaya yang paling masuk akal adalah memberikan perlawanan hukum untuk membuktikan bahwa Johnny Plate tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh jaksa.
Dalam kasus ini, Menkominfo Johnny G Plate ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan infrastruktur base transceiver station (BTS). Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Johnny Plate langsung ditahan pada tanggal 17 Mei 2023.
Kuntadi, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, menyampaikan bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan, Johnny Plate diduga terlibat dalam kasus korupsi BTS sebagai pengguna anggaran dan menteri.
Johnny Plate terlihat mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda saat digiring ke mobil tahanan dan meninggalkan Gedung Kejagung. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebutkan bahwa nilai kerugian keuangan negara akibat kasus BTS BAKTI Kominfo mencapai Rp8.032.084.133.795 (Rp 8 triliun).
