Indo1.id – Sidarto Danusubroto, seorang anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), telah mengingatkan bahwa Indonesia masih dihadapkan pada ancaman intoleransi, radikalisme, dan terorisme.
“Setelah pandemi Covid-19 berakhir, ancaman intoleransi, radikalisme, dan terorisme (IRT) tetap sangat berbahaya.
Banyak temuan yang menunjukkan bahwa beberapa lembaga dan masyarakat terpapar oleh ancaman tersebut,” ungkapnya dalam keterangan yang diterima pada Kamis (25/5/2023).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Moya Institute dengan tema “Pancasila: Dinamika dan Tantangan yang Dihadapi?” di Jakarta pada Kamis (25/5/2023).
Sidarto, yang sebelumnya pernah menjadi ajudan terakhir Presiden Soekarno (1967-1968), mengungkapkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa IRT dapat masuk ke dalam lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di berbagai institusi. Bahkan, menurutnya, radikalisme diduga telah merasuki beberapa oknum TNI-Polri.
Pendapat serupa juga disampaikan oleh Prof. Imron Cotan, seorang pemerhati isu-isu strategis, yang menekankan pentingnya memperkuat Pancasila sebagai upaya untuk melawan berbagai ideologi berbahaya.
Menurutnya, Pancasila telah diuji melalui konflik ideologi, baik dari ekstrem kiri maupun ekstrem kanan, dan bahkan ideologi liberal. Namun, Pancasila berhasil melewati ujian tersebut dengan sangat baik. Oleh karena itu, Pancasila perlu terus dijaga oleh semua elemen bangsa.
“Jika bangsa ini gagal mempertahankan kelenturannya dan terus menerima serangan, terpecah belah karena politik, maka eksistensi Pancasila akan terancam, dan Indonesia berpotensi menjadi negara gagal,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Mahfudz Sidiq, Sekretaris Jenderal Partai Gelora dan seorang politikus reformasi, menilai bahwa Pancasila telah berhasil mengawal keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai ideologi bangsa.
“Pada tahun 1945, kita baru saja merdeka sebagai negara dengan masyarakat yang beragam dan majemuk, dan sampai saat ini kita tetap menjadi negara yang maju dan modern. Tugas kita adalah melakukan penyesuaian dengan perkembangan zaman dan situasi saat ini, di mana demokrasi harus sesuai dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila,” ujarnya.
Sementara itu, Agus Pramusinto, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), mengungkapkan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi Pancasila adalah perpecahan akibat perbedaan pilihan politik. Selain itu, terdapat juga kasus-kasus korupsi dan perilaku amoral dari beberapa oknum kepolisian.
Agus menambahkan bahwa penerapan prinsip merit system serta pengawasan penerapan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN. Hal ini sekaligus untuk memastikan bahwa ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, serta fungsi ASN sebagai perekat pemersatu NKRI tetap dijalankan oleh seluruh ASN di Indonesia.
