Indo1.id – Kesuksesan pelaksanaan Pilkada Kota Depok 27 November 2024 tak lepas dari peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara.
Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, KPU Kota Depok, Fikri Tamau menjelaskan, penegakan hukum jadi kunci sukses Pilkada Depok 2024.
Menurut Fikri, Semua yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada harus memegang teguh kode etik dalam bertindak.
“KPU secara struktural baik tingkat nasional, provinsi, kota, dan badan ad hoc Pemilu harus memegang teguh kode etik,” kata Fikri, Senin (16/12).
Artinya, kode etik Pemilu termasuk netralitas berlaku juga untuk petugas PPK, PPS, hingga KPPS di tingkat TPS masing-masing.
“Memang sejak awal perekrutan anggota ad hoc, kalau ada yang berafiliasi ke partai politik atau mendukung salah satu paslon kita diskualifikasi,” ungkapnya.
