120 Anggota DPR Ajukan HMP Pemakzulan Gibran, Paripurna Digelar Hari Ini
- account_circle Hanken Arya
- calendar_month 59 menit yang lalu
- print Cetak
HMP Pemakzulan Gibran, Paripurna Digelar Hari Ini ( foto: Ilustrasi artificial indo1 )
indo1.id β Polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki fase yang paling menentukan.
Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi mengusulkan hak menyatakan pendapat (HMP) sebagai pintu masuk proses pemakzulan, dan usulan itu dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026) pukul 14.00 WIB.
Para pengusul terdiri atas 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 11 Fraksi Golkar, 11 Fraksi Gerindra, 19 Fraksi NasDem, 18 Fraksi PKB, 28 Fraksi PKS, satu Fraksi PAN, dan 18 Fraksi Demokrat.
Mereka menilai Gibran tidak lagi memenuhi syarat untuk menduduki jabatannya. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan tersebut telah memenuhi syarat administratif dan akan diteruskan lewat rapat Badan Musyawarah sebelum dibawa ke paripurna.
Di tengah proses itu, kabar pengunduran diri Gibran ikut mencuat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan sekitar 2,5 jam pada Selasa (10/11).
Menurut Istana, Presiden tidak menolak niat tersebut. Pada Rabu (11/11), Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar itu dengan satu kata singkat.
Namun hingga naskah ini ditulis, belum ada pengumuman resmi dari Gibran sendiri. Dalam keterangan persnya, Gibran hanya menyatakan menghormati seluruh aspirasi dan kritik, serta menegaskan komitmennya menempuh jalur hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya di Pengadilan Tata Usaha Negara.
Sejumlah pihak menanggapi dengan arah berbeda. Fraksi PKB menegaskan HMP tetap berjalan selama Gibran belum resmi mundur. Sebuah kelompok bernama AKSI bahkan meminta Gibran tidak mundur sebelum proses HMP tuntas.
Sementara itu, sejumlah pengamat dan praktisi hukum menilai ruang Gibran di jalur peradilan sudah sempit setelah putusan Mahkamah Agung.
Perlu dipahami, HMP baru satu tahap. Jika paripurna menyetujui, perkara berlanjut ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa.
Bila MK menyatakan dugaan terbukti, usulan diteruskan ke MPR yang memutuskan. Artinya, jalan masih panjang, dan seluruhnya bisa berubah bila Gibran lebih dulu menyatakan mundur secara resmi.
Hari ini publik menanti dua hal: keputusan paripurna dan sikap resmi Gibran.***
- Penulis: Hanken Arya
