Beberapa waktu lalu, (26 September), Jokowi sempat menggelat pertemuan dengan tokoh dan cendekiawan untuk menampung usulan mengenai Perpu KPK. Usai pertemuan itu, Jokowi menyatakan bahwa ia akan mempertimbangkan untuk dikeluarkanya Perpu KPK khususnya dari sisi politiknya.
SelanjutnyapPada tanggal 30 September, Jokowi kembali bertemu dengan para pimpinan partai politik koalisi yang di gelar di Istana Bogor. Dalam pertemuan tersebut, para pimpinan partai menyampaikan bahwa Perpu KPK harus menjadi opsi paling akhir, jika opsi lainnya masih terbuka.
Sementar hingga kini UU KPK masih digugat sejumlah mahasiswa di MK. Pada 18 September 2019, sejumlah mahasiswa melayangkan gugatan terhadap UU KPK tersebut. Gugatan diajukan sebelum aturan itu ditandatangani Presiden Joko Widodo.
“Kami melihat ada masalah dalam pembentukan UU KPK yang baru,” ujar kuasa pemohon, Zico Leonard, Jumat, 20 September 2019.(and/i1**)
