Karena bagi PDI Perjuangan, kata dia, program nasional harus menyambung dengan program di daerah, sehingga ada kesatuan dan sinergi untuk percepatan perwujudan visi dan misi nasional.
“Karena pemerintah itu adalah esekutif dan legislatif dengan cara itu seluruh pimpinan PDIP benar-benar terkontrol dan terpeta yang cukup dan turun ke bawah untuk mengetahui persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di daerah masing-masing, ” papar dia.
Djarot menambahkan, di sekolah Partai ini juga pada kader PDIP diberikan pengarahan agar tidak melakukan korupsi dan kongkalikong.
Karena, kata dia, asal mulai timbulnya korupsi dan kongkalikong itu adalah pada saat perumusan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di daerahnya masing-masing.
“(Partai) kita mendorong perumusan APBD menggunakan sistem elektronik bajeting dan terbuka, dan transparan seluruh masyarakat.
Dan juga saya memberikan materi tentang bagaimana rumuskan APBD mengunakan pro ke masyarakat, yaitu dengan elektronik bajeting.
“Termasuk Ahok ‘Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama’
juga akan memberikan materi di sekolah Partai ini.” jelas dia.
PDI Perjuangan juga menekankan bagi para kader partai di legislatif jangan sampai saat perumus APBD diselewengkan, dihamburkan untuk kegiatan yang tidak produktif dan membuka terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) .(tw/I1*)
