indo1.1 || Batang Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) secara resmi membuka Forum Lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2024 di Pendopo Batang, Kabupaten Batang, Kamis (2/3/2023).
Penjabat (Pj) Bupati Batang yang diwakili oleh Pj Sekda Batang Ari Yudianto mengatakan, pembangunan daerah adalah proses pembangunan terus menerus dan berkelanjutan yang dilaksanakan di daerah. pembangunan daerah dilakukan dari berbagai aspek, ekonomi, sosial, politik dan budaya dengan tetap perhatikan sumber daya dan daya dukung alam yang tersedia.
“Untuk itu demi suksesnya pembangunan daerah diperlukan perencanaan yang matang. Dalam rangka menyusun pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Batang diwajibkan menyusun dokumen renjana kerja tahun 2024. Sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 3 peraturan dalam negeri tahun 2017 yang menyebutkan bahwa, RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” jelasnya.
Ia juga mengatakan, yang memuat rancangan ekonomi daerah prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja pendanaan untuk jangka waktu satu tahun yang disusun berpedoman pada rencana kerja pemerintah dan program strategis nasional yang diterapkan oleh pemerintah pusat.
Disisi lain, lanjut dia, perangkat daerah juga diwajibkan menyusun rencana kerja untuk perencanaan di tahun 2024, yang bersinergi dengan penyusunan RKPD. Dalam menyusun perencanaan perangkat daerah tahun 2024 yang efektif dilaksanakan pada tahun 2023 ini terdapat beberapa tahapan yang wajib dilalui oleh seluruh perangkat daerah, salah satunya adalah pelaksanaan forum perangkat daerah yang telah dilaksanakan hari ini.
“Pelaksanaan forum perangkat daerah merupakan forum pertemuan antara pihak-pihak yang berlangsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari progam dan kegiatan pembagunan daerah kabupaten sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah dalam rangka membahas rancangan dokumen rencana kerja pemerintah daerah menjadi rancangan akhir dokumen RKPD,” terangnya.
