Keputusan PT DKI Membatalkan Penudaan Pemilu 2024.
- account_circle M Effendi
- calendar_month Rabu, 12 Apr 2023
- print Cetak
πΎπππ’π‘π’π ππ ππ π·πΎπΌ ππππππ‘πππππ ππππ’ππππ ππππππ’ 2024. (πΉππ‘π πΌππ π‘πππππ πΎππ’_ππ’π‘ππ)
Indo1.id – Hasyim Asy’ari selaku Ketua KPU mengapresiasi putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
Menurutnya, putusan ini membantu meluruskan jalur peradilan yang mencari keadilan pemilu.
Ia menjelaskan bahwa wewenang untuk menangani gugatan pemilu adalah milik Bawaslu, PTUN, dan Mahkamah Konstitusi, bukan wewenang peradilan umum termasuk pengadilan negeri.
PT DKI Jakarta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang menunda tahapan Pemilu 2024.
Putusan ini diambil setelah PT DKI mengabulkan upaya hukum banding KPU terhadap gugatan Partai Prima.
Putusan PT DKI Jakarta dapat membendung arus gugatan dalam perkara perbuatan melawan hukum dalam kepemiluan melalui jalur peradilan umum.
Dengan demikian, gugatan serupa tidak akan dikabulkan.
Namun, Hasyim menekankan bahwa putusan Bawaslu terkait perkara Nomor 01/2023 yang diajukan Partai Prima tetap harus dilaksanakan oleh KPU. Kewajiban KPU adalah melaksanakan putusan Bawaslu.
PT DKI mengabulkan banding yang diajukan KPU atas putusan PN Jakpus yang mengabulkan gugatan Partai Prima.
PT DKI tidak sependapat dengan PN Jakpus yang mengeklaim berwenang mengadili perkara gugatan Partai Prima terkait proses verifikasi calon peserta Pemilu 2024.
PT DKI menekankan bahwa gugatan tersebut merupakan kewenangan kompetensi mutlak PTUN.
Putusan PT DKI menyatakan bahwa PN Jakpus tidak berwenang secara kompetensi absolut mengadili perkara gugatan Partai Prima atas dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan KPU.
Oleh karena itu, eksepsi tergugat tentang gugatan kabur dan materi pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan gugatan selain dan selebihnya tidak dapat diterima.
- Penulis: M Effendi
Saat ini belum ada komentar