Indo1.id – PKS mengklaim bahwa Anies Rasyid Baswedan, yang diusung sebagai bakal calon presiden, adalah sosok yang diinginkan oleh pekerja atau buruh.
Menurut Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS, Indra, hal ini terlihat dari banyaknya buruh dan aktivis yang hadir di acara peringatan Hari Buruh di DPP PKS pada Sabtu (6/5/2023).
Pada acara tersebut, para buruh akan memberikan dukungan terbuka kepada Anies Baswedan.
“Ini menegaskan bahwa Anies Rasyid Baswedan juga didukung dan diinginkan oleh buruh Indonesia karena rekam jejaknya yang jelas,” ujar Indra dalam konferensi pers di DPP PKS, Senin (1/5/2023).
Indra menyatakan bahwa Anies akan memperjuangkan aspirasi dan hak-hak pekerja jika terpilih sebagai presiden.
Pada tanggal 6 Mei, PKS dan Anies akan mendengarkan aspirasi para pekerja dan buruh yang hadir dari berbagai daerah, mulai dari Aceh hingga Papua.
Indra juga menyatakan bahwa selain buruh, pengemudi ojek online dan pekerja migran juga akan hadir di acara tersebut.
“Anies Rasyid Baswedan akan hadir dan mendengar aspirasi pekerja. Dan Insya Allah akan memperjuangkan aspirasi pekerja ketika dia terpilih nanti pada Pemilu 2024,” jelas Indra.
Di sisi lain, Indra menyayangkan masih ada aktivis atau serikat buruh yang mendukung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, sebagai calon presiden pada 2024 mendatang.
Padahal menurut Indra, Ganjar merupakan kader dari partai pengusung omnibus law Cipta Kerja, yaitu PDI-P.
Indra menyebut bahwa Ganjar memiliki rekam jejak menetapkan upah minimum provinsi (UMP) yang paling rendah di Indonesia di wilayah yang dipimpinnya.
Indra beranggapan bahwa aktivis buruh yang mendukung Ganjar justru paradoks.
“Bagi kami, mengusung calon presiden yang merupakan petugas partai dari partai pengusung utama omnibus law Cipta Kerja ini justru paradoks dari pernyataan para aktivis yang bersama Ganjar,” kata Indra.
PKS telah konsisten menolak omnibus law UU Cipta Kerja sejak awal penyusunan, pembahasan, hingga pengambilan keputusan melalui fraksi PKS di DPR RI.
Dalam acara peringatan hari buruh, DPP PKS juga meminta Presiden Joko Widodo mencabut beberapa aturan yang dinilai merugikan buruh, termasuk UU Cipta Kerja.
PKS berpendapat bahwa aturan perundang-undangan tersebut tidak memihak kepada pekerja atau buruh.
Indra menyebut bahwa UU Cipta Kerja dan berbagai aturan pelaksananya yang dipromosikan oleh Jokowi untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja justru membuat oligarki berpesta. Hal ini membuat pekerja merana.
