Indo1.id – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membantah bahwa pertemuan antara Menko Polhukam Mahfud Md dengan beberapa tokoh PKS pada bulan April lalu membahas soal pencalonan Mahfud sebagai cawapres Anies Baswedan.
Hal ini terkait dengan pernyataan Mahfud MD yang mengaku ditawari bakal Cawapres mendampingi Anies Baswedan.
PKS menegaskan bahwa pertemuan tersebut hanya bersifat silaturahmi dan tidak ada pembicaraan spesifik terkait cawapres untuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung Anies sebagai capres 2024.
Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PKS Al Muzammi yang mengaku hadir dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, pertemuan dengan Mahfud lebih fokus membahas soal pemilu yang kondusif agar berjalan jujur dan adil (jurdil). Dia menyebut Mahfud memberi jaminan pemilu akan berjalan sesuai konstitusi dan undang-undang (UU).
“Pertemuan tersebut lebih sebagai silaturrahmi tokoh. Tidak spesifik bicara cawapres untuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan,” kata Muzammi saat dihubungi, Selasa (6/6/2023).
Muzammi mengaku pertemuan saat itu lebih fokus membicarakan soal pemilu yang kondusif agar berjalan jujur dan adil (jurdil). Dia menyebut Mahfud memberi jaminan pemilu akan berjalan sesuai konstitusi dan undang-undang (UU).
“Yang lebih fokus justru tema agar pemeritah bisa menghadirkan situasi yang kondusif agar pilpres dan pemilu bisa luber jurdil. Agar partai-partai bisa melaksanakan amanah konstutusi untuk mencalonkan, mengusung capres aspirasi masing-masing partai tanpa ada intervensi pihak manapun termasuk capres Anies. Dan Prof Mahfud memberi jaminan bahwa beliau akan bekerja sesuai amanat konstitusi dan UU,” ujarnya.
Selain itu, Muzammi juga menyebut bahwa pertemuan dengan Mahfud juga membahas soal sistem pemilu terbuka dan tertutup, serta isu radikalisme yang cenderung bersifat Islamphobia. Dia mengatakan pembicaraan berjalan mengalir santai dan informal.
“Kami juga bicara isu pemilu terbuka dan tertutup. Juga isu radikalisme yang cenderung bersifat Islamphobia. Pembicaraan mengalir santai dan informal,” ucapnya.
Muzammi menjelaskan bahwa pertemuan dengan Mahfud sudah pernah terjadi jauh sebelum para ketum parpol Koalisi Perubahan untuk Persatuan bertemu di pulau milik Ketum NasDem Surya Paloh pada tanggal 19 Mei lalu.
Muzammi mengatakan saat itu Mahfud mendapat perhatian dari para capres karena mengungkap kasus pencucian uang di lingkungan Kementerian Keuangan.
“Pertemuan terakhir koalisi itu tanggal 19 Mei kemarin di Kepulauan Seribu di tempat Pak Surya Paloh. Tiga pimpinan partai, Demokrat diwakili oleh AHY, Surya Paloh, dari PKS ada Ketua Majelis Syuro dan Presiden Syaikhu, sepakat bahwa kita akan terus berkoalisi maju terus koalisi kita, dengan capres Pak Anies Baswedan. Adapun cawapres nanti kita serahkan Pak Anies untuk menilainya, tentu dengan kesepakatan tiga partai,” kata Muzammi.
“Pertemuan dengan Prof Mahfud itu tanggal 15 April, ketika Prof Mahfud sedang ramai-ramainya kasus money laundry yang ramai di Komisi III dan Komisi XI, beliau lagi naik daun, kita menyampaikan, ‘Prof, dapat perhatian dari semua capres nih’. Jadi konteksnya apresiasi langkah Prof Mahfud,” lanjutnya.
Muzammi menegaskan bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan akan solid, termasuk soal penentuan cawapres Anies. Dia mengatakan PKS tidak akan terpengaruh oleh pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang menyebut AHY masuk dalam radar cawapres Ganjar Pranowo.
“Itu menunjukkan AHY punya nilai jual dan berkualitas, sehingga menjadi salah satu pertimbangan Puan menjadi cawapres. Namun, PKS yakin AHY tak goyah dan tetap bersama KPP. Namun, bisa juga ini hanya gimik-gimik Puan untuk memecah konsentrasi Demokrat dalam KPP,” kata Muzammi.
