Indo1.id – Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024 mendapat goncangan dari dalam.
Politikus Partai Demokrat Andi Arief dan politikus Partai NasDem Ahmad Ali atau Mad Ali terlibat perdebatan sengit soal siapa yang pantas menjadi cawapres Anies.
Andi Arief menilai Partai NasDem hanya ingin menggiring opini publik agar Anies memilih cawapres dari Jawa Timur dan berlatar belakang Nahdlatul Ulama (NU).
Ia menegaskan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bukan rekayasa dan sudah memiliki elektabilitas tinggi.
“Menurut Mad Ali gertakan Demokrat hanya untuk memaksakan AHY menjadi cawapres Anies dan akan cabut dari koalisi bisa membuat kita berbalik tanya pada Mad Ali jika Anies memilih AHY apakah NasDem akan cabut dari koalisi?” kata Andi Arief dalam cuitannya yang diunggah, Jumat (9/6/2023).
Andi Arief juga mengecam Mad Ali yang menyebut Partai Demokrat hanya ingin memaksa AHY menjadi cawapres Anies. Ia mengatakan bahwa Partai Demokrat tidak pernah memaksa dan selalu menghormati keputusan Anies.
“Kami tidak pernah memaksa Anies untuk memilih AHY. Kami hanya memberikan masukan dan saran yang konstruktif. Kami juga selalu menghormati keputusan Anies sebagai capres. Kami tidak seperti NasDem yang selalu mencari-cari alasan untuk menjatuhkan AHY,” ujar Andi Arief.
Sementara itu, Mad Ali membantah bahwa Partai NasDem ingin mengintervensi pilihan cawapres Anies. Ia mengatakan bahwa Partai NasDem hanya memberikan pertimbangan berdasarkan fakta dan data.
“Kami tidak ingin mengintervensi Anies. Kami hanya memberikan pertimbangan bahwa cawapres Anies sebaiknya dari Jawa Timur dan berlatar belakang NU. Ini berdasarkan fakta dan data bahwa Jawa Timur adalah basis pemilih terbesar kedua setelah Jawa Barat dan NU adalah ormas Islam terbesar di Indonesia,” kata Mad Ali saat dihubungi, Sabtu (10/6/2023) .
Mad Ali juga mengejek Andi Arief yang mengancam akan mencari opsi lain jika hingga Juni tidak ada kepastian deklarasi capres-cawapres. Ia menilai bahwa Partai Demokrat tidak punya opsi lain selain bergabung dengan KPP.
