Indo1.id – Sudirman Said, anggota Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), mengungkapkan keheranannya terhadap rencana renovasi Jakarta International Stadium (JIS) oleh pemerintah pusat menjelang Piala Dunia U-17.
Menurut Sudirman, pemerintah tampak terus mencari kekurangan pada JIS.
Awalnya, Sudirman merespons persepsi publik mengenai kontroversi JIS yang dikaitkan dengan penjegalan bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan.
Ia mempertanyakan mengapa begitu sulit untuk mengakui adanya karya bermutu tinggi.
“Kenapa pemerintah pusat terus mencari kekurangan? Masyarakat pasti memiliki pertanyaan yang sama, apa salahnya mengakui adanya karya anak bangsa yang bermutu tinggi?” ujar Sudirman Said dalam keterangan pada Rabu (5/7/2023).
Sudirman menyebut bahwa banyak lembaga internasional, lembaga profesi, dan pesepakbola internasional memberikan apresiasi pada JIS.
Sebagai mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ia mengakui bahwa polemik seputar JIS memiliki nuansa politis karena dibangun saat Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
“Persepsi tersebut terbentuk karena telah ada peristiwa-peristiwa serupa sebelumnya. Seperti yang terjadi pada acara Formula E saat Anies menjabat, yang mendapat banyak kesulitan, kritikan, dan kurangnya dukungan sponsor.
Namun, setelah Anies selesai menjabat, acara tersebut diminati oleh banyak pihak dan mendapat dukungan sponsor,” tambahnya.
Ia juga menyinggung permasalahan terkait trotoar, jalur pesepeda, dan sodetan Kali Ciliwung yang juga mengalami nasib serupa.
Sudirman berpendapat bahwa semua ini bukan berdasarkan pertimbangan teknis dan profesional, melainkan dipengaruhi oleh perspektif politik.
Sudirman heran mengapa hanya JIS yang menjadi sorotan lembaga terkait.
Ia berharap pemerintah pusat dapat menyerahkan penilaian mengenai JIS kepada FIFA.
“Apakah karena JIS dibangun oleh Anies sehingga menjadi bahan permasalahan? Mengapa stadion-stadion lain tidak dipermasalahkan? Apakah JIS sangat bermasalah sehingga tidak pantas menjadi salah satu venue? Mari kita serahkan semua hal ini kepada para ahli,” ungkapnya.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, juga menyebut bahwa JIS belum memenuhi standar FIFA, terutama terkait permasalahan rumput.
Sudirman, sebagai anggota Tim 8 KPP, meminta penilaian dilakukan secara objektif.
“Namun, akan lebih baik jika kompetensi dan otoritas menjadi pertimbangan utama. Dalam hal ini, jika kita ingin menilai apakah JIS memenuhi standar FIFA atau tidak, penilaian sebaiknya dilakukan oleh FIFA itu sendiri, bukan oleh pejabat pemerintah,” kata Sudirman.
“Publik bertanya, mengapa pejabat negara mendengarkan pandangan dari kontraktor rumput? Bukankah hal ini mengindikasikan adanya benturan kepentingan, yang dapat berujung pada perilaku koruptif?” tegasnya.
Dengan demikian, Sudirman Said menyoroti wacana renovasi JIS oleh pemerintah pusat dan mempertanyakan alasan mengapa hanya JIS yang menjadi fokus perhatian lembaga terkait.
Ia mengusulkan agar penilaian terhadap JIS dilakukan secara objektif oleh FIFA dan menyatakan kekhawatiran mengenai kemungkinan adanya benturan kepentingan dalam proses tersebut.
