Menteri Investasi Bahlil Tolak Permintaan IMF tentang Larangan Ekspor Mineral Mentah

Indo1.id – Indonesia Bebas Utang kepada IMF, Bahlil Tolak Permintaan Larangan Ekspor Mineral Mentah

Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, merasa lega dengan berita bahwa Indonesia telah berhasil melunasi utangnya kepada Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF).

Pelunasan utang ini dilakukan pada Oktober 2006, saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai kepala negara.

Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, pada Jumat, 30 Juni 2023, Bahlil menyampaikan terima kasih kepada pemerintahan sebelum Jokowi, terutama pada masa kepemimpinan SBY, yang berhasil menyelesaikan utang Indonesia kepada IMF.

Menurut Bahlil, berutang kepada IMF bisa disamakan dengan berutang kepada lintah darat.

Ia berpendapat bahwa banyak paket kebijakan ekonomi yang diusulkan oleh IMF tidak sesuai dengan kondisi Indonesia.

Bahlil juga mengungkapkan bahwa kajian-kajian yang dilakukan oleh IMF juga menunjukkan ketidakcocokan paket kebijakan tersebut dengan situasi negara kita.

Selain itu, Bahlil menyoroti sejarah panjang Indonesia dengan IMF.

Ia mengungkapkan bahwa pada masa krisis moneter tahun 1998, IMF memberikan rekomendasi kebijakan yang berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Bahlil mengutip contoh penutupan industri seperti industri dirgantara dan pembatasan program bantuan sosial yang berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat serta deindustrialisasi.

Namun, kebijakan-kebijakan tersebut ternyata gagal total dan berdampak pada kenaikan suku bunga kredit, kebangkrutan sejumlah pengusaha, kredit macet, dan pengambilalihan aset.

Bahlil menekankan bahwa kondisi tersebut mengilustrasikan kesalahan dalam diagnosis IMF terhadap kondisi ekonomi Indonesia.

Ia juga menyinggung bahwa Malaysia pada waktu yang sama menolak rekomendasi IMF dan berhasil menghindari dampak negatif tersebut.

Dalam konteks yang lebih aktual, IMF baru-baru ini meminta Indonesia untuk tidak memperluas kebijakan hilirisasi dan melarang ekspor bahan mineral mentah.

Namun, Bahlil menolak permintaan tersebut dengan tegas.

Ia membandingkan IMF dengan dokter yang sebelumnya telah salah dalam mendiagnosis dan mengobati pasien.

Menurutnya, tidak bijaksana untuk mengikuti IMF yang telah membawa Indonesia ke ruang perawatan intensif (ICU) dengan kebijakan yang tidak tepat.

Sementara itu, IMF sendiri telah menyatakan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini baik.

Oleh karena itu, permintaan IMF terkait ekspor ini menimbulkan keraguan.

Bahlil curiga bahwa IMF menerapkan standar ganda karena memperbolehkan negara-negara lain melakukan hal serupa, sementara Indonesia tidak diizinkan.