“Jika saya menjadi presiden, saya akan memastikan bahwa penegak hukum bekerja sesuai dengan hukum dan konstitusi, tanpa intervensi dari pihak manapun. Saya akan memberantas korupsi di tubuh penegak hukum, dan memberikan sanksi tegas bagi yang melanggar. Saya juga akan meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi penegak hukum, agar mereka tidak tergoda untuk menerima suap,” tegas Ganjar.
Ganjar juga mengkritik kebijakan-kebijakan hukum yang diambil oleh pemerintahan Jokowi, seperti revisi UU KPK, pembubaran HTI, dan penangkapan aktivis-aktivis kritis.
Ganjar menilai bahwa kebijakan-kebijakan tersebut bertentangan dengan semangat demokrasi dan hak asasi manusia.
“Kebijakan-kebijakan hukum di era Jokowi banyak yang mengecewakan. Revisi UU KPK melemahkan pemberantasan korupsi. Pembubaran HTI melanggar kebebasan berpendapat dan beragama. Penangkapan aktivis-aktivis kritis menunjukkan adanya pembatasan ruang demokrasi. Ini semua harus diperbaiki,” ucap Ganjar.
Ganjar mengaku siap untuk melanjutkan program-program Jokowi yang baik, seperti pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesehatan dan pendidikan.
Namun, ia juga akan mengoreksi program-program Jokowi yang tidak baik, seperti penegakan hukum, perlindungan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
“Saya menghargai program-program Jokowi yang baik, dan saya akan melanjutkannya. Namun, saya juga akan mengoreksi program-program Jokowi yang tidak baik, dan saya akan memperbaikinya. Saya akan menjadikan Indonesia lebih adil, sejahtera, dan berdaulat,” pungkas Ganjar.
