Dalam sidang yang digelar di ruang mediasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis (26/6/2025), SOKSI hadir dengan sikap terbuka, menyerahkan secara resmi usulan solusi damai sebagaimana disepakati pada sidang mediasi sebelumnya.

Namun, lagi-lagi pihak kuasa hukum DEPINAS SOKSI datang tanpa membawa apa-apa. Tidak hanya gagal menyampaikan usulan solusi balik, mereka bahkan belum juga melengkapi surat kuasa resmi, padahal ini sudah menjadi perhatian sejak sidang sebelumnya tanggal 16 Juni 2025.

Ketua Tim Hukum Nasional SOKSI, Eka Wandoro Dahlan, S.H., M.H., mengaku heran sekaligus kecewa dengan ketidaksiapan DEPINAS SOKSI yang terkesan tidak serius menghadapi perkara ini.

“Mereka datang mengklaim sebagai DEPINAS SOKSI, tapi ngurus surat kuasa saja tak selesai-selesai. Kami sebagai Penggugat tentu khawatir jika harus bernegosiasi dengan pihak yang tidak memiliki legal standing,” tegas Eka.

Eka juga mempertanyakan logika dan etikanya, karena justru pihak Tergugat yang meminta agar Penggugat lebih dulu mengajukan usulan solusi damai. Padahal secara prinsip dasar mediasi, justru pihak Tergugat-lah yang semestinya mengajukan solusi lebih dulu, mengingat mereka adalah pihak yang digugat dan dituding melakukan perbuatan melawan hukum.

“Ini kan aneh, kami yang menggugat, kami pula yang diminta lebih dulu mengusulkan solusinya. Mestinya mereka dulu dong yang menyampaikan itikad dan rancangannya. Dari situlah baru kami menanggapi. Jangan dibalik logikanya,” tambah Eka.