NU dan Negara “NU Mengabdi dan Selalu Bersama Negara”

Oleh: Prof. Dr. Ilyas Indra, S.HI., M.H., M.M.

(Ketua Pengurus Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama- PERGUNU)

“Adapun persatuan, sesungguhnya merupakan rahmat,

sedangkan perpecahan merupakan azab. Bahwa menjaga ikatan berorganisasi,

termasuk bernegara, haruslah dengan ikatan cinta kasih sayang,

menyayangi, rukun, bersatu, dan dengan ikatan jiwa raga.

– Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari, –

   Qanun Asasi Nahdlatul Ulama

Petuah Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari tersebut terasa semakin relevan ketika kita berbicara tentang perjalanan Nahdlatul Ulama dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi para pendiri NU, persatuan bukan sekadar strategi organisasi, melainkan nilai moral yang harus dijaga dalam kehidupan umat dan bangsa.

Persatuan menjadi fondasi bagi berdirinya sebuah negara. Tanpa persatuan, kemerdekaan mudah rapuh. Tanpa persatuan, pembangunan kehilangan arah. Dan tanpa persatuan, perbedaan yang semestinya menjadi kekayaan bangsa dapat berubah menjadi sumber pertentangan. Karena itu, sejak awal kelahirannya, NU menempatkan persatuan, kemaslahatan, dan kehidupan kebangsaan sebagai bagian penting dari pengabdiannya.

Indonesia dan Nahdlatul Ulama memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Keduanya tumbuh dalam ruang sejarah yang sama: ruang perjuangan melawan penjajahan, membangun kemerdekaan, mempertahankan persatuan, dan mengisi pembangunan.

Maka, berbicara tentang NU dan negara sesungguhnya adalah berbicara tentang perjalanan Indonesia itu sendiri.

Sejak berdiri pada 31 Januari 1926, NU tidak hanya berkembang sebagai organisasi keagamaan. NU tumbuh sebagai kekuatan sosial yang berakar di tengah masyarakat melalui pesantren, madrasah, masjid, lembaga pendidikan, dan jaringan ulama. Dari ruang-ruang itulah kesadaran keagamaan sekaligus kebangsaan dibangun (Bruinessen, 1994).

Bagi NU, agama dan negara bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya dapat berjalan berdampingan untuk menghadirkan kemaslahatan. Karena itu, komitmen NU terhadap Indonesia tidak lahir karena kepentingan politik sesaat. Ia tumbuh dari kesadaran sejarah dan tanggung jawab kebangsaan.Satu prinsip penting yang perlu terus ditegaskan adalah NU mengabdi dan selalu bersama negara.

Namun, bersama negara bukan berarti kehilangan sikap kritis. Mengabdi kepada negara tidak berarti membenarkan seluruh kebijakan pemerintah. Justru karena mencintai negara, NU harus mampu memberikan dukungan ketika pemerintah menjalankan kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan memberikan kritik konstruktif ketika negara perlu diingatkan. Inilah hubungan apik dan keren antara organisasi masyarakat dan negara.

Prof. Dr. Ilyas Indra, S.HI., M.H., M.M.

Dari Pesantren ke Medan Perjuangan

Sejarah telah menunjukkan bahwa NU memiliki kontribusi penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada masa penjajahan, pesantren bukan hanya tempat belajar agama. Pesantren juga menjadi pusat pembentukan karakter, keberanian, kemandirian, dan kesadaran kebangsaan. Para kiai mendidik santri agar tidak tunduk kepada penjajahan dan memiliki keberanian mempertahankan kehormatan tanah air (Dhofier, 2011). Salah satu tokoh paling penting dalam sejarah tersebut adalah KH Hasyim Asy’ari, pendiri NU.

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, ketika kemerdekaan Indonesia menghadapi ancaman, para ulama tidak tinggal diam. Pada 22 Oktober 1945, KH Hasyim Asy’ari bersama para ulama mengeluarkan Resolusi Jihad. Resolusi tersebut menjadi energi moral yang menggerakkan para santri dan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Semangat itu kemudian menjadi salah satu bagian penting dari atmosfer perjuangan rakyat Surabaya pada 10 November 1945 (Zuhri, 1987).

Dari sini kita mendapatkan pelajaran penting: kemerdekaan Indonesia bukan hanya hasil perjuangan elite politik atau militer. Kemerdekaan juga dipertahankan oleh ulama, santri, pemuda, dan rakyat biasa. Karena itu, kontribusi NU terhadap negara harus dilihat lebih luas daripada sekadar jabatan politik. NU membangun kesadaran. NU menggerakkan masyarakat. NU mempertahankan Republik. Dan perjuangan itu terus berlanjut.

Jika dahulu medan perjuangan adalah medan perang melawan penjajahan, hari ini medan perjuangan NU adalah pendidikan, ekonomi, teknologi, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan karakter bangsa. Dahulu NU ikut mempertahankan kemerdekaan. Kini NU harus ikut memastikan kemerdekaan menghasilkan kesejahteraan.

NU Bersama Negara dari Presiden ke Presiden

Hubungan NU dengan negara juga dapat dilihat dari perjalanan kepemimpinan nasional. Dari Presiden Soekarno hingga Presiden Prabowo Subianto, NU hadir dalam berbagai bentuk. Ada masa ketika NU aktif dalam politik, ada masa ketika NU lebih menekankan peran sosial-keagamaan, ada masa ketika NU menjadi mitra pemerintah, dan ada pula saat NU memberikan kritik. Namun ada satu garis merah yang tetap sama, Indonesia harus dijaga.

1. Zaman Presiden Soekarno: Mempertahankan Republik

Pada era Presiden Soekarno, NU menjadi salah satu kekuatan penting dalam kehidupan politik dan kenegaraan. Tokoh NU seperti KH Abdul Wahid Hasyim berperan dalam proses pembentukan dasar kehidupan bernegara. KH Wahid Hasyim merupakan salah satu tokoh yang terlibat dalam BPUPKI dan proses politik menjelang lahirnya Republik. NU juga ikut memberikan dukungan terhadap perjuangan mempertahankan kemerdekaan (Barton, 2002).

2. Zaman Presiden Soeharto: Kembali kepada Khittah

Pada masa Orde Baru, hubungan NU dan negara mengalami dinamika panjang. Puncaknya adalah keputusan Muktamar NU di Situbondo tahun 1984 untuk kembali kepada Khittah 1926.

Kembali ke Khittah bukan berarti NU meninggalkan negara. NU justru memperkuat pengabdian melalui pendidikan, dakwah, pesantren, sosial, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat (Anam, 1985). NU menunjukkan bahwa membangun negara tidak harus selalu melalui kekuasaan.

Membangun manusia juga berarti membangun negara.

3. Zaman Presiden Habibie dan Reformasi

Era Presiden B.J. Habibie membuka pintu demokrasi yang lebih luas. NU memasuki ruang baru dalam kehidupan kebangsaan. Warga NU memperoleh kesempatan lebih besar untuk menyalurkan aspirasi politik.

Lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa menjadi salah satu kanal politik warga NU. Namun NU dan partai politik harus tetap dibedakan. NU adalah organisasi masyarakat. PKB adalah partai politik. Pembedaan ini penting agar NU tetap menjadi rumah besar bagi seluruh warga bangsa.

4. Zaman Presiden Gus Dur: Dari NU untuk Seluruh Bangsa

Ketika KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi Presiden Republik Indonesia, hubungan NU dan negara memasuki babak yang sangat istimewa. Gus Dur membuktikan bahwa kader NU dapat menjadi pemimpin nasional. Namun ketika menjadi presiden, Gus Dur tidak lagi hanya menjadi milik NU. Ia menjadi pemimpin bagi seluruh rakyat Indonesia.

Gagasan Gus Dur tentang demokrasi, pluralisme, kemanusiaan, dan toleransi menjadi salah satu warisan penting dalam perjalanan Indonesia pasca-Reformasi (Barton, 2002). Pelajaran penting dari Gus Dur adalah ketika kader NU mendapat amanah negara, ia harus mengabdi kepada seluruh bangsa.

5. Zaman Presiden Megawati: Konsolidasi Demokrasi

Pada era Presiden Megawati Soekarnoputri, Indonesia melanjutkan konsolidasi demokrasi.

NU terus bekerja melalui pesantren, lembaga pendidikan, dakwah, organisasi perempuan, kepemudaan, dan berbagai kegiatan sosial. Presiden boleh berganti. Pengabdian NU tidak boleh berhenti.

6. Zaman Presiden SBY: Moderasi dan Perdamaian

Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tantangan Indonesia antara lain terorisme, konflik sosial, demokratisasi, dan perubahan global. NU semakin memperkuat perannya sebagai kekuatan Islam moderat. Nilai toleransi, dialog, Islam rahmatan lil ‘alamin, dan penghormatan terhadap kebinekaan menjadi kontribusi penting NU dalam menjaga kehidupan bangsa.

7. Zaman Presiden Jokowi: SDM dan Tantangan Digital

Pada era Presiden Joko Widodo, agenda pembangunan sumber daya manusia, transformasi digital, infrastruktur, dan ekonomi menjadi perhatian penting. NU mempunyai ruang kontribusi yang sangat luas. Pesantren, madrasah, sekolah, perguruan tinggi, dan berbagai lembaga sosial NU terus berkembang. Dalam menghadapi politik identitas, polarisasi, hoaks, ujaran kebencian, dan disinformasi, NU harus menjadi kekuatan penyejuk. Bukan memperuncing perbedaan, tetapi menjembatani perbedaan.

8. Zaman Presiden Prabowo: Menyongsong Indonesia Emas

Kini Indonesia berada di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Tantangan ke depan tidak ringan: kualitas sumber daya manusia, ketahanan pangan, lapangan kerja, ekonomi, teknologi, kedaulatan nasional, dan persiapan menuju Indonesia Emas 2045. NU tidak cukup menjadi penonton. NU harus menjadi bagian dari solusi.

Pesantren harus menjadi pusat ilmu dan kewirausahaan. Lembaga pendidikan NU harus melahirkan generasi unggul. Guru NU harus menjadi penggerak peningkatan kualitas sumber daya manusia. Generasi muda NU harus menguasai teknologi tanpa kehilangan karakter. Salah satu medan pengabdian NU yang paling strategis adalah pendidikan. Guru adalah ujung tombak masa depan bangsa. Karena itu, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama memiliki tanggung jawab besar untuk ikut memperkuat agenda pendidikan nasional. Guru NU tidak hanya mengajarkan pengetahuan. Guru juga membentuk karakter.

Jika para ulama dan santri dahulu berjihad mempertahankan kemerdekaan, maka guru NU hari ini berjihad mengisi kemerdekaan melalui pendidikan. Medannya bukan lagi senjata. Senjatanya adalah ilmu. Musuhnya bukan lagi penjajahan fisik. Musuhnya adalah kebodohan, kemiskinan, intoleransi, disinformasi, dan keterbelakangan. Karena itu, meningkatkan kualitas guru NU pada hakikatnya juga merupakan bagian dari membangun masa depan Indonesia.

Bersama Negara, Bukan Berarti Kehilangan Sikap Kritis

NU harus terus membangun hubungan yang konstruktif dengan pemerintah. Namun hubungan tersebut harus berdiri di atas prinsip kemitraan yang sehat. NU bukan subordinat negara. Negara juga bukan subordinat NU. Negara memiliki mandat konstitusional. NU memiliki mandat sosial-keagamaan. Keduanya dapat bertemu dalam satu kepentingan: kemaslahatan rakyat dan kemajuan Indonesia.

Pemerintah perlu didukung ketika kebijakannya berpihak kepada rakyat. Sebaliknya, apabila terdapat kebijakan yang perlu dikritisi, NU harus memiliki keberanian menyampaikan kritik secara santun, konstruktif, dan bermartabat. Nilai tawasuth, tawazun, tasamuh, dan i’tidal menjadi modal penting dalam kehidupan kebangsaan: jalan tengah, keseimbangan, toleransi, dan keadilan.

Indonesia membutuhkan masyarakat sipil yang kritis tetapi tidak destruktif. Indonesia membutuhkan agama yang menyejukkan, bukan agama yang memecah. Indonesia membutuhkan politik yang mempertemukan, bukan politik yang mempertentangkan. Dan Indonesia membutuhkan NU sebagai jembatan antara agama, masyarakat, dan negara.

 Muktamar ke-35: Harapan Baru untuk NU

 Muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur, menjadi momentum penting bagi perjalanan organisasi. Terpilihnya KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU dan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU membawa harapan baru bagi seluruh Nahdliyin. Kepada KH Miftachul Akhyar, kita berharap kepemimpinan ulama semakin menjadi sumber keteduhan, kebijaksanaan, dan arah moral bagi seluruh Nahdliyin.

Kepada KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), kita berharap NU semakin kuat secara organisasi, profesional dalam pengelolaan, modern menghadapi perubahan, tetapi tetap kokoh pada nilai-nilai para muassis NU. Menjaga marwah berarti menjaga kehormatan NU. Memperkaya khidmah berarti menjadikan NU semakin nyata manfaatnya bagi masyarakat. NU harus semakin kuat dalam pendidikan. Semakin maju dalam ekonomi. Semakin profesional dalam organisasi. Semakin kokoh dalam menjaga pesantren. Semakin serius meningkatkan kesejahteraan guru. Dan semakin kuat menjadi penjaga persatuan Indonesia.

Penutup: NU untuk Indonesia

Sejarah telah membuktikan bahwa NU bukan organisasi yang lahir untuk menjauh dari negara. NU lahir dari masyarakat. NU tumbuh bersama masyarakat. NU berjuang bersama rakyat. Dan NU menjadi bagian dari perjalanan berdirinya Republik Indonesia. Dari perjuangan KH Hasyim Asy’ari dan para ulama, kita menerima warisan. Dari Resolusi Jihad dan perjuangan para santri, kita menerima amanah.

Dari para tokoh NU yang pernah berada dalam pemerintahan, kita belajar tentang tanggung jawab kebangsaan. Dan dari perjalanan NU dari Presiden ke Presiden, kita belajar bahwa kekuasaan boleh berganti, tetapi pengabdian kepada Indonesia tidak boleh berhenti. Hari ini tugas kita bukan lagi mengangkat senjata melawan penjajahan. Tugas kita adalah mengangkat ilmu untuk melawan kebodohan. Mengangkat pendidikan untuk melawan keterbelakangan. Mengangkat ekonomi untuk melawan kemiskinan. Mengangkat persaudaraan untuk melawan perpecahan. Dan mengangkat moral untuk menjaga Indonesia tetap berada di jalan keadilan.

Kepada Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), kami menyampaikan selamat mengemban amanah. Semoga kepemimpinan baru ini mampu menyatukan seluruh potensi Nahdliyin, memperkuat ukhuwah, menjaga marwah, dan memperkaya khidmah untuk umat dan bangsa Indonesia.

Ukuran kebesaran NU bukan hanya seberapa besar pengaruhnya terhadap kekuasaan, tetapi seberapa besar manfaatnya bagi umat dan bangsa. Semoga NU semakin teduh, semakin bersatu, semakin mandiri, semakin berilmu, semakin profesional, dan semakin besar manfaatnya bagi Indonesia. Dari kemerdekaan hingga Indonesia Emas, NU akan selalu bersama Indonesia.

Seperti disampaikan Gus Kikin selaku Ketua Umum PBNU,”Bahwa semboyan khairunnas anfa’uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya, para semua pengurus NU tujuannya adalah kebermanfaatan bagi umat maka pasti tercipta bangsa Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,”

Wallahu a’lam bish-shawab.