Road to Campus di UIN Sunan Kalijaga, Mohammad Hatta Bahas Etika Politik dan Kepemimpinan

Indo1.id – Pendidikan politik bagi generasi muda dinilai tidak cukup hanya berbicara mengenai kekuasaan dan proses politik, tetapi juga harus menempatkan etika sebagai fondasi utama dalam membangun kepemimpinan nasional.

Pandangan tersebut disampaikan Prof. Drs. H. Mohammad Hatta, MBA., M.Si., Ph.D., Ketua Dewan Etik Partai Golkar, saat melanjutkan program Dewan Etik Road to Campus di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Senin, 5 Oktober 2026.

Kegiatan yang berlangsung di lingkungan Fakultas Komunikasi dan Sosial tersebut diikuti ratusan mahasiswa. Agenda itu diisi dengan kuliah umum, pendidikan etika politik, serta bedah buku bertema etika.

Sebelum memberikan kuliah umum, Mohammad Hatta bersama rombongan Dewan Etik Partai Golkar terlebih dahulu diterima oleh Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sinergi antara perguruan tinggi dan dunia politik, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia serta pendidikan politik bagi generasi muda.

Dalam pemaparannya, Mohammad Hatta menekankan bahwa kampus memiliki posisi strategis dalam kehidupan demokrasi. Perguruan tinggi, menurut dia, bukan hanya tempat mencetak lulusan secara akademik, tetapi juga ruang penting untuk membentuk karakter, kepemimpinan, daya kritis, serta kesadaran etika publik.

Ia menempatkan kampus sebagai salah satu instrumen masyarakat yang idealnya ikut menjaga integritas kekuasaan.

“Kampus harus menjadi pusat kajian untuk mengawasi integritas para pejabat publik dan menjadi wadah yang menciptakan kader-kader bangsa, calon pemimpin Indonesia ke depan yang tetap berpikir kritis.”

Menurut Mohammad Hatta, perguruan tinggi juga memiliki peran penting dalam membangun kompetensi generasi muda sekaligus memperkuat karakter, etika publik, kepemimpinan, dan kemampuan leadership.

Karena itu, pendidikan politik di lingkungan kampus dinilai perlu diberikan secara berkelanjutan dan tidak berhenti pada momentum tertentu.

Kampus dan Partai Politik Perlu Berinteraksi

Mohammad Hatta juga menyampaikan pandangannya mengenai hubungan antara kampus dan partai politik.

Menurutnya, perguruan tinggi tidak semestinya berada jauh dari kehidupan politik. Sebaliknya, kampus dapat menjadi ruang akademik untuk mempelajari politik secara kritis, objektif, dan berbasis pengetahuan.

Ia mendorong agar mahasiswa mendapatkan pendidikan politik dengan menghadirkan berbagai partai politik sehingga mahasiswa memiliki kesempatan memahami gagasan, sistem kaderisasi, serta mekanisme politik dari berbagai perspektif.

“Jangan sampai kampus jauh dari partai politik. Kampus bisa memberikan pendidikan politik kepada mahasiswa secara rutin dengan melibatkan berbagai partai politik,” ujar Mohammad Hatta dalam kuliah umum tersebut.

Ia menjelaskan, partai politik memiliki fungsi penting dalam kehidupan demokrasi, termasuk sebagai sarana pendidikan politik, kaderisasi, rekrutmen politik, serta proses pengisian jabatan-jabatan politik.

Karena itu, menurut dia, mahasiswa yang memiliki cita-cita terjun ke dunia politik harus memahami sejak dini bahwa kekuasaan bukan semata-mata persoalan jabatan, melainkan juga menyangkut tanggung jawab kepada masyarakat.

Hal tersebut menjadi semakin penting bagi generasi muda yang kelak ingin memasuki dunia politik dan pemerintahan, baik sebagai anggota legislatif maupun sebagai pejabat eksekutif di tingkat daerah hingga nasional.

Etika Politik Harus Memiliki Sistem yang Kuat

Dalam kesempatan tersebut, Mohammad Hatta juga mengulas pentingnya keberadaan kode etik dalam organisasi politik maupun lembaga publik.

Menurut dia, membangun politik yang beretika tidak cukup hanya mengandalkan karakter individu. Sistem yang mengatur perilaku politik juga harus dirancang secara jelas dan memiliki mekanisme yang dapat dijalankan secara konsisten.

Ia menyebut sedikitnya terdapat lima elemen penting yang harus dimiliki sebuah sistem kode etik agar dapat berjalan efektif.

Kelima elemen tersebut adalah norma yang jelas, pencegahan pelanggaran, independensi, proses yang berkeadilan, serta konsekuensi yang konsisten.

Kelima unsur tersebut, menurut Mohammad Hatta, diperlukan agar kode etik tidak sekadar menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar menjadi instrumen yang mampu menjaga perilaku para kader politik dan pejabat publik.

“Kalau kader politik dan pejabat publiknya baik tetapi sistemnya belum baik, maka tidak akan ketemu pejabat publik yang baik,” tegasnya.

Karena itu, ia menilai pembenahan etika politik harus dilakukan secara bersamaan antara pembentukan karakter individu dan pembangunan sistem kelembagaan.

Bukan Sekadar Mencari Pemimpin yang Baik

Mohammad Hatta menegaskan bahwa persoalan etika politik tidak dapat diselesaikan hanya dengan mencari atau memilih orang-orang yang dianggap memiliki karakter baik.

Menurutnya, lembaga politik dan lembaga publik juga membutuhkan sistem yang mampu menjaga integritas ketika seseorang telah mendapatkan kekuasaan.

Dengan demikian, pendidikan etika politik harus menjadi bagian dari proses panjang pembentukan calon pemimpin.

Mahasiswa yang memiliki cita-cita menjadi wali kota, bupati, gubernur, presiden, maupun anggota DPR dan DPRD, menurut Mohammad Hatta, harus memahami bahwa jabatan publik memiliki konsekuensi moral dan sosial yang besar.

Kekuasaan yang dimiliki pejabat publik nantinya akan berhubungan langsung dengan kebijakan negara dan kehidupan masyarakat.

Karena itu, etika harus ditempatkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari kepemimpinan.

Momentum Penguatan Pendidikan Politik Generasi Muda

Kegiatan di UIN Sunan Kalijaga tersebut turut dihadiri jajaran pimpinan fakultas, para dosen, serta rombongan Dewan Etik Partai Golkar.

Antusiasme ratusan mahasiswa terlihat dalam rangkaian kuliah umum dan diskusi yang membahas hubungan antara politik, etika, kepemimpinan, serta masa depan demokrasi Indonesia.

Kehadiran Mohammad Hatta di Yogyakarta juga berlangsung tidak lama setelah dirinya dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 2 Oktober 2026. Pelantikan tersebut merupakan bagian dari pengangkatan keanggotaan Wantimpres berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026.

Dalam konteks tersebut, gagasan mengenai pendidikan politik dan etika publik yang disampaikan di hadapan mahasiswa menjadi bagian dari diskursus yang lebih luas mengenai kualitas kepemimpinan dan tata kelola kekuasaan.

Bagi Mohammad Hatta, membangun Indonesia tidak cukup hanya dengan menghasilkan generasi yang memiliki kecerdasan akademik. Bangsa juga membutuhkan generasi yang memiliki karakter, kompetensi, kepemimpinan, serta kesadaran etika ketika kelak mendapatkan mandat publik.

Ia pun mengingatkan pentingnya membangun sistem politik dan kelembagaan yang mampu memastikan nilai-nilai etika tidak berhenti sebagai slogan, tetapi menjadi bagian nyata dalam menjalankan kekuasaan.

Pendidikan politik yang berlangsung di kampus, menurutnya, dapat menjadi salah satu ruang untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan kepemimpinan Indonesia pada masa mendatang.