Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Karhutla Jadi Sorotan dan Ujian Kebijakan Lingkungan
- account_circle Nugroho
- calendar_month Rabu, 21 Okt 2026
- print Cetak
Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Karhutla Jadi Sorotan dan Ujian Kebijakan Lingkungan ( foto: Ilustrasi artificial indo1 )
Indo1.id – Evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak hanya menyangkut program ekonomi dan bantuan sosial.
Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) turut menjadi sorotan dalam aksi masyarakat sipil dan mahasiswa pada 20 Oktober 2026.
Laporan Katadata menyebutkan, aksi evaluasi tersebut mengangkat persoalan karhutla sebagai salah satu perhatian utama.
Isu ini memperlihatkan bahwa perlindungan lingkungan masih menjadi bagian penting dari perdebatan mengenai arah pembangunan nasional.
Karhutla bukan semata persoalan rusaknya kawasan hutan. Ketika kebakaran meluas, dampaknya dapat merembet pada kualitas udara, kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga kehidupan warga yang tinggal di sekitar wilayah terdampak.
Karena itu, penanganan karhutla perlu dilihat tidak hanya dari respons ketika api muncul, tetapi juga dari kemampuan pemerintah mencegah kebakaran sejak awal.
Pencegahan dan Pengawasan Menjadi Pekerjaan Rumah
Pengendalian karhutla membutuhkan pengawasan kawasan rawan, kesiapan petugas, penegakan hukum, serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Transparansi dalam penanganan kasus juga penting agar publik dapat mengetahui penyebab kebakaran, langkah pemulihan yang dilakukan, dan pertanggungjawaban pihak yang terbukti melanggar hukum.
Evaluasi kebijakan lingkungan perlu didasarkan pada data yang dapat diperiksa, termasuk luas wilayah terdampak, perkembangan titik kebakaran, kondisi kualitas udara, dan efektivitas upaya pencegahan.
Di tengah berbagai program prioritas pemerintah, perlindungan lingkungan semestinya menjadi bagian yang terukur dari agenda pembangunan.
Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan sulit dipertahankan apabila kerusakan lingkungan terus menimbulkan risiko kesehatan dan kerugian ekonomi.
Dua tahun pemerintahan menjadi momentum untuk menilai sejauh mana kebijakan yang dijalankan menghasilkan perubahan nyata.
Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan bukan hanya banyaknya program yang diumumkan, tetapi juga kemampuan negara mengurangi persoalan yang langsung memengaruhi kehidupan sehari-hari.***
- Penulis: Nugroho
