Indo1.id – Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kampungan menuai kritik dari berbagai pihak.
Salah satunya adalah pengamat politik dan hukum dari Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman.
Boyamin meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menegur Luhut atas pernyataannya tersebut.
Menurut Boyamin, pernyataan Luhut merupakan bentuk intervensi terhadap independensi KPK dan tidak sesuai dengan kewenangan kementeriannya.
“Saya meminta kepada Presiden Jokowi untuk menegur Pak Luhut untuk tidak mengulangi lagi dan mengklarifikasi pernyataan, terutama yang mengecam OTT yang dilakukan KPK,” kata Boyamin saat dihubungi awak media, Senin, 24 Juli 2023.
Boyamin menyayangkan sikap Luhut yang mengkritik penangkapan koruptor yang kerap dilakukan KPK melalui OTT.
Ia menilai bahwa OTT merupakan salah satu metode penindakan yang efektif dan memiliki efek pencegahan bagi para calon pelaku korupsi.
“Justru OTT itu penindakan paling efektif. Bahkan bisa bernuansa pencegahan karena bila banyak OTT, orang takut berbuat korupsi (suap),” kata Boyamin mengutip pernyataan mantan penyidik KPK Novel Baswedan.
Boyamin juga menegaskan bahwa KPK tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan dan pendidikan dalam upaya pemberantasan korupsi.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia masih memiliki indeks persepsi korupsi (IPK) yang rendah, yaitu 34 dari skala maksimal 100.
“Indonesia memiliki IPK yang sangat rendah, yaitu 34 dari skala maksimal 100. Artinya, korupsi masih merajalela di negeri ini dan harus diberantas dengan tegas,” ujar Boyamin.
Sebelumnya, Luhut mengatakan bahwa kinerja KPK tidak boleh hanya dilihat dari jumlah orang yang ditangkap.
Ia mengatakan bahwa strategi pemberantasan korupsi yang hanya berfokus pada penindakan dengan menangkap orang adalah strategi yang kampungan.
“Jangan bilang hanya nangkap-nangkap saja, saya bilang kampungan itu menurut saya,” kata Luhut di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 18 Juli 2023.
Luhut berpendapat bahwa perbaikan sistem harus diutamakan daripada menangkap pejabat korup.
Ia mengklaim bahwa KPK saat ini telah mengubah paradigmanya dari penindakan menjadi pencegahan.
“Itu kampungan menurut saya kalau pemikiran itu, ndeso. Kita selalu senangnya lihat drama penindakan, itu yang menurut saya tidak boleh,” ujar Luhut.
