Mahfud MD Peringatkan Pendukung Anies Soal Isu Penjegalan!
- account_circle Nugroho
- calendar_month Jumat, 2 Jun 2023
- print Cetak
Mahfud MD usai pimpin upacara Harlah Pancasila di Ende NTT. (Foto:Inisiatifnews)
Indo1.id – Menko Polhukam Mahfud MD memberikan peringatan kepada para pendukung bakal calon presiden Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan terkait isu penjegalan yang beredar.
Mahfud menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menjegal Anies atau calon lain dalam Pemilu 2024.
“Ndak ada (penjegalan), itu isu politik, itu bagian dari perlombaan kontestasi politik, yang mengatakan itu menjegal mungkin biar pendukungnya muncul atau mungkin biar yang milih sedikit, kalau pemerintah tidak berkehendak,” kata Mahfud di Ende, NTT, Kamis (1/6/2023).
Mahfud mengatakan bahwa pemerintah akan melindungi hak konstitusional setiap calon untuk maju dalam Pemilu 2024. Ia juga meminta Anies untuk memastikan koalisi yang mendukungnya kompak dan tidak ada gesekan internal.
“Kalau pemerintah ndak, kami lindungi haknya. Malah saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan didalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak, agar Anies tidak dijegal oleh internalnya sendiri,” ujar Mahfud.
Isu penjegalan Anies muncul setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan cawe-cawe demi bangsa dan negara. Anies mengaku khawatir ada upaya-upaya yang tidak demokratis untuk menghalangi langkahnya menuju Pilpres 2024.
“Saya khawatir ada upaya-upaya yang tidak demokratis untuk menghalangi langkah kita menuju Pilpres 2024. Saya khawatir ada upaya-upaya yang tidak sesuai dengan konstitusi untuk menunda atau membatalkan Pemilu 2024,” kata Anies dalam keterangan tertulisnya, Rabu (31/5/2023).
Anies juga mengaku mendapat informasi bahwa ada kelompok tertentu yang ingin mengubah UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden atau mengubah sistem pemilihan presiden langsung oleh rakyat. Ia menilai hal ini akan merusak demokrasi dan kedaulatan rakyat.
“Saya mendapat informasi bahwa ada kelompok tertentu yang ingin mengubah UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden atau mengubah sistem pemilihan presiden langsung oleh rakyat. Ini adalah ancaman serius bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat,” ucap Anies.
- Penulis: Nugroho
Saat ini belum ada komentar