Indo1.id – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membantah bahwa pertemuan antara Menko Polhukam Mahfud Md dengan beberapa tokoh PKS pada bulan April lalu membahas soal pencalonan Mahfud sebagai cawapres Anies Baswedan.
Hal ini terkait dengan pernyataan Mahfud MD yang mengaku ditawari bakal Cawapres mendampingi Anies Baswedan.
PKS menegaskan bahwa pertemuan tersebut hanya bersifat silaturahmi dan tidak ada pembicaraan spesifik terkait cawapres untuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung Anies sebagai capres 2024.
Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PKS Al Muzammi yang mengaku hadir dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, pertemuan dengan Mahfud lebih fokus membahas soal pemilu yang kondusif agar berjalan jujur dan adil (jurdil). Dia menyebut Mahfud memberi jaminan pemilu akan berjalan sesuai konstitusi dan undang-undang (UU).
“Pertemuan tersebut lebih sebagai silaturrahmi tokoh. Tidak spesifik bicara cawapres untuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan,” kata Muzammi saat dihubungi, Selasa (6/6/2023).
Muzammi mengaku pertemuan saat itu lebih fokus membicarakan soal pemilu yang kondusif agar berjalan jujur dan adil (jurdil). Dia menyebut Mahfud memberi jaminan pemilu akan berjalan sesuai konstitusi dan undang-undang (UU).
“Yang lebih fokus justru tema agar pemeritah bisa menghadirkan situasi yang kondusif agar pilpres dan pemilu bisa luber jurdil. Agar partai-partai bisa melaksanakan amanah konstutusi untuk mencalonkan, mengusung capres aspirasi masing-masing partai tanpa ada intervensi pihak manapun termasuk capres Anies. Dan Prof Mahfud memberi jaminan bahwa beliau akan bekerja sesuai amanat konstitusi dan UU,” ujarnya.
Selain itu, Muzammi juga menyebut bahwa pertemuan dengan Mahfud juga membahas soal sistem pemilu terbuka dan tertutup, serta isu radikalisme yang cenderung bersifat Islamphobia. Dia mengatakan pembicaraan berjalan mengalir santai dan informal.
