Indo1.id – Ganjar Pranowo, bakal calon presiden dari PDI-P, memberikan penilaian yang jeblok terhadap penegakan hukum di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Hal ini disampaikan Ganjar sebagai imbas dari kasus dugaan suap yang menjerat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman.
Ganjar mengatakan bahwa kasus Anwar Usman merupakan pukulan telak bagi penegakan hukum di Indonesia, karena MK adalah lembaga yang seharusnya menjadi penjaga konstitusi dan keadilan.
Ganjar menilai bahwa kasus ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di era Jokowi masih lemah dan tidak independen.
“Kasus Anwar Usman ini sangat memalukan dan menyedihkan. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di era Jokowi masih jauh dari harapan. Saya beri nilai jeblok untuk penegakan hukum di era Jokowi,” ujar Ganjar kata Ganjar di acara sarasehan nasional IKA UNM, Sabtu (18/11).
Ganjar menambahkan bahwa jika ia terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024, ia akan melakukan evaluasi dan reformasi terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Ia berjanji akan memperkuat lembaga-lembaga penegak hukum, seperti KPK, Polri, dan Kejaksaan, agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
