Mahkamah Konstitusi Segera Putuskan Sistem Pemilu 2024! Terbuka atau Tertutup?
- account_circle Nugroho
- calendar_month Rabu, 24 Mei 2023
- print Cetak
Wakil Ketua MK Saldi Isra, saat judicial review sistem pemilu 2024. (Foto: dok. Instagram @mahkamahkonstitusi)
Indo1.id – Kemarin Mahkamah Konstitusi (MK) tegaskan sidang pemeriksaan judicial review soal sistem pemilu sudah selesai dilaksanakan.
Maka, dalam waktu dekat, MK akan memutuskan sistem pemilu 2024, apakah proporsional terbuka, proporsional tertutup atau menggunakan model baru/campuran.
“Ini adalah sidang terakhir,” terang Wakil Ketua MK, Saldi Isra dalam sidang terbuka di Chanel YouTube MK, Selasa 23 Mei 2023.
Sebenarnya, MK berusaha hormati para pihak yang ingin mengajukan ahli untuk diperdengarkan keterangannya di sidang.
Tapi karena waktunya terbatas dan sudah melewati yang sudah ditentukan, maka terpaksa tidak bisa dihadirkan ke persidangan. MK memberikan alternatif untuk menuangkan pendapatnya secara tertulis.
“Kalau masih ada keberatan, silakan masukan ke kesimpulan, kami yang akan menilai keberatan itu,” ujar Saldi Isra.
MK menegaskan pihaknya tidak menunda-nunda permohonan itu.
“Ini perlu penegasan-penegasan karena kita akan menyelesaikan permohonan ini. Jadi jangan dituduh juga MK menunda,” tegas Saldi Isra.
Sementara itu, Ketua MK Anwar Usman meminta para pihak menyampaikan kesimpulan dalam jangka waktu sepekan ke depan. Setelah itu, MK akan melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim untuk memutus perkara itu. MK tidak menyebutkan kapan putusan itu akan diketok.
“Acara selanjutnya adalah kesimpulan dari masing-masing pihak, paling lambat 7 hari ke depan,” kata Anwar Usman.
Sebagaimana diketahui, judicial review sistem pemilu proporsional terbuka digugat oleh:
1. Demas Brian Wicaksono (pengurus PDIP Cabang Probolinggo)
2. Yuwono Pintadi
3. Fahrurrozi (bacaleg 2024)
4. Ibnu Rachman Jaya (warga Jagakarsa, Jaksel)
5. Riyanto (warga Pekalongan)
6. Nono Marijono (warga Depok)
Pemohon beralasan, parpol mempunyai fungsi merekrut calon anggota legislatif yang memenuhi syarat dan berkualitas. Oleh sebab itu, parpol berwenang menentukan caleg yang akan duduk di lembaga legislatif.
“Menyatakan frase ‘proporsional’ Pasal 168 ayat 2 UU Pemilu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘sistem proporsional tertutup’,” urai pemohon.
Sistem proporsional tertutup memiliki karakteristik pada konsep kedaulatan parpol. Parpol memiliki kedaulatan menentukan kadernya duduk di lembaga perwakilan melalui serangkaian proses pendidikan dan rekrutmen politik yang dilakukan secara demokratis sebagai amanat UU Parpol.
“Dengan demikian, ada jaminan kepada pemilih calon yang dipilih parpol memiliki kualitas dan kemampuan sebagai wakil rakyat,” ujar pemohon.
- Penulis: Nugroho
Saat ini belum ada komentar