Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Tag "Muktamar NU ke 35"

Muktamar NU ke 35

P3NU Desak Gus Ipul Mundur dari PBNU dan Jabatan Mensos, Soroti Dugaan Aliran Dana Muktamar NU

P3NU Desak Gus Ipul Mundur dari PBNU dan Jabatan Mensos, Soroti Dugaan Aliran Dana Muktamar NU

  • calendar_month Senin, 26 Okt 2026
  • account_circle Hanken Arya
  • 0Komentar

Indo1.id – Perkumpulan Pemuda Peduli Nahdlatul Ulama (P3NU) mendesak Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengundurkan diri dari kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan jabatan Menteri Sosial RI. Desakan tersebut disampaikan menyusul polemik dugaan aliran dana yang dikaitkan dengan penyelenggaraan Muktamar NU ke-35 di Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. Ketua Umum P3NU, Wan Noorbek, menyebut desakan […]

Muktamar NU ke 35 Memanas, Massa Pendukung Gus Yusuf Protes Syarat Pencalonan Ketum PBNU

Muktamar NU ke 35 Memanas, Massa Pendukung Gus Yusuf Protes Syarat Pencalonan Ketum PBNU

  • calendar_month Minggu, 30 Agt 2026
  • account_circle Hanken Arya
  • 0Komentar

Indo1.id – Muktamar ke 35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, diwarnai kericuhan pada Minggu (30/8/2026). Ratusan massa yang disebut merupakan simpatisan calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Muhammad Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf, berusaha merangsek masuk ke arena sidang pleno yang berlangsung di sekitar […]

Muktamar NU ke 35 Sepakati Aturan Baru, Rais Aam dan Ketua Umum Dilarang Rangkap Jabatan Politik

Muktamar NU ke 35 Sepakati Aturan Baru, Rais Aam dan Ketua Umum Dilarang Rangkap Jabatan Politik

  • calendar_month Sabtu, 29 Agt 2026
  • account_circle Indriana
  • 0Komentar

Indo1.id – Muktamar ke 35 Nahdlatul Ulama (NU) menghasilkan kesepakatan penting terkait tata kelola organisasi. Sidang Komisi Organisasi yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Sabtu (29/8/2026), menyepakati larangan rangkap jabatan politik bagi Rais Aam dan Ketua Umum PBNU. Keputusan tersebut diambil melalui musyawarah mufakat tanpa voting. Aturan baru ini secara khusus berlaku […]

expand_less