Pelanggaran HAM
Tak Hanya di Intimidasi dan Pelaporan Ke Polisi, Sekarang HP dan WA Butet Dibekukan
- calendar_month Sabtu, 9 Des 2023
- 0Komentar
Indo1.id – Butet Kartaredjasa, salah satu tokoh seniman dan aktivis yang dikenal kritis terhadap pemerintah, mengalami intimidasi dan pembekuan akun WhatsApp-nya. Butet mengungkapkan hal ini melalui akun Instagram-nya pada Sabtu (9/12/2023). Melalui Instagram resminya @masbutet, ia menuliskan Storynya: βHP/WA DILUMPUHKAN. Mulai pagi ini akses komunikasi kepadaku sedang dilumpuhkan. Silakan yang mau kontak ke nomor rumah […]
Mahasiswa Indonesia Terdampak Pelanggaran HAM Berat 1965 Berbagi Kisah di Acara Peluncuran Program Penyelesaian Non-Yudisial
- calendar_month Selasa, 27 Jun 2023
- 0Komentar
Indo1.id – Peristiwa pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia mengisahkan sejumlah cerita bagi beberapa pihak yang terdampak, di antaranya Suryo Hartono dan Sudaryanto Priyono. Keduanya merupakan mahasiswa Indonesia di Ceko dan Rusia yang tidak bisa pulang ke Indonesia setelah peristiwa tahun 1965. Pada acara peluncuran program penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat di Rumoh […]
PENA 98 Tegaskan Tidak Akan Memilih Capres dan Cawapres Yang Pernah Lakukan Pelanggaran HAM Dan Politik Identitas
- calendar_month Kamis, 4 Mei 2023
- 0Komentar
Indo1.id – Persatuan Nasional Aktivis (Pena) 98 menolak calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) yang memiliki rekam jejak sebagai pelanggar hak asasi manusia (HAM) serta melakukan politik identitas. “Kami tidak mendukung capres maupun cawapres yang melakukan pelanggar HAM di masa lalu,β kata Presidium Nasional PENA 98 Bali Oktaviansyah, dalam peringatan 25 tahun reformasi di Graha PENA 98, Jakarta, Kamis (4/5/2023). […]
Rapat Kabinet Digelar, Jokowi Siap Luncurkan Upaya Penyelesaian Pelanggaran HAM
- calendar_month Selasa, 2 Mei 2023
- 0Komentar
ndo1.id – Presiden Jokowi mengadakan pertemuan internal kabinet membahas pemecahan pelanggaran HAM yang serius di masa lalu di Istana Negara, Jakarta, pada hari Selasa (2/5/2023). Rapat kabinet itu melibatkan 19 menteri dan pejabat setingkat menteri terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi pemecahan non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu sebagaimana yang ditetapkan oleh Komnas HAM. Menko Polhukam Mahfud […]
