Indo1.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa mereka dapat memantau pembangunan jalan di Provinsi Lampung, yang menjadi sorotan setelah seorang pengguna TikTok bernama Bima Yudho Saputro mengkritiknya melalui akun @awbimaxreborn.
Menurut Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, peran KPK dalam melakukan pemantauan di provinsi Sumatera itu akan dilakukan jika ada informasi mengenai pembangunan yang tidak optimal.
Contohnya, jika ada proyek perbaikan jalan di Lampung yang baru saja selesai tetapi cepat rusak kembali, Ghufron menduga ada praktik yang tidak sesuai dengan perencanaan semestinya.
“Kewenangan KPK terkait dengan proyek-proyek yang terkait dengan korupsi, tetapi jika proyek-proyek tersebut tidak efektif, dan jika tidak dilaksanakan dengan baik sehingga menyebabkan kerusakan, terutama menjelang musim mudik seperti ini, itu masih dalam kerangka program pemerintah,” kata Ghufron dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Minggu (16/4/2023).
“Namun, jika ada informasi bahwa ‘Pak itu sudah dilaksanakan Pak, tetapi kok baru sebulan atau dua bulan rusak’, itu diduga ada proyek yang tidak benar, dan salah satunya mungkin terkait dengan korupsi,” lanjutnya.
Namun demikian, Ghufron meminta masyarakat terus berpartisipasi dengan memberikan informasi terkait adanya proyek pemerintah yang diduga bermasalah.
Ia memastikan bahwa laporan yang diterima oleh Komisi Antirasuah tersebut akan diselidiki lebih lanjut untuk segera ditindaklanjuti jika ditemukan penyimpangan.
“KPK akan turun untuk memonitor jika ada hal-hal yang mencurigakan seperti itu, karena jika suatu proyek sudah dilaksanakan, maka wewenang pelaksanaan sudah selesai,” ujar Ghufron.
“Kami juga meminta teman-teman media untuk memberikan informasi jika ada hal-hal yang mencurigakan,” tambahnya.
Sosok Bima Yudho Saputro yang memiliki akun TikTok @awbimaxreborn mendapat sorotan setelah kontennya yang berjudul “alasan Lampung tidak maju-maju” viral.
Dalam video berdurasi 3 menit 28 detik tersebut, ia mengkritik kondisi beberapa sektor di Lampung, termasuk infrastruktur, proyek Kota Baru, pendidikan, tata kelola birokrasi, pertanian, dan tingkat kriminalitas.
Menurut Bima Yudho, infrastruktur di Lampung banyak yang rusak, sementara proyek Kota Baru tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ia juga mengatakan bahwa pendidikan di Lampung tidak merata dan terlalu tergantung pada sektor pertanian.
