“Bagi kami, mengusung calon presiden yang merupakan petugas partai dari partai pengusung utama omnibus law Cipta Kerja ini justru paradoks dari pernyataan para aktivis yang bersama Ganjar,” kata Indra.
PKS telah konsisten menolak omnibus law UU Cipta Kerja sejak awal penyusunan, pembahasan, hingga pengambilan keputusan melalui fraksi PKS di DPR RI.
Dalam acara peringatan hari buruh, DPP PKS juga meminta Presiden Joko Widodo mencabut beberapa aturan yang dinilai merugikan buruh, termasuk UU Cipta Kerja.
PKS berpendapat bahwa aturan perundang-undangan tersebut tidak memihak kepada pekerja atau buruh.
Indra menyebut bahwa UU Cipta Kerja dan berbagai aturan pelaksananya yang dipromosikan oleh Jokowi untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja justru membuat oligarki berpesta. Hal ini membuat pekerja merana.
