Kebijakan yang tidak adil, nepotisme, atau diskriminasi dapat memecah belah masyarakat dan menimbulkan protes atau pemberontakan.
Faktor Pemicu:
- Kesenjangan Sosial: Ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan peluang.
- Kebijakan yang Tidak Berbasis Kepentingan Rakyat: Keputusan yang dibuat semata-mata untuk kepentingan elite politik.
Instabilitas sosial dapat berkembang menjadi konflik horizontal (antarwarga) atau konflik vertikal (antara rakyat dan pemerintah), yang mengancam keamanan nasional.
Melemahnya Demokrasi
Sebuah pemerintahan yang mengabaikan norma dan etika sering kali menunjukkan gejala otoritarianisme.
Pemimpin yang tidak etis cenderung menggunakan kekuasaan untuk membungkam kritik, memanipulasi media, atau bahkan merekayasa hasil pemilu.
Dampak pada Demokrasi:
- Matinya Kebebasan Berpendapat: Ketika norma kebebasan diabaikan, rakyat takut menyampaikan pendapat karena risiko represif.
- Pemilu yang Tidak Adil: Manipulasi pemilu dapat menghancurkan legitimasi pemerintahan.
Dalam jangka panjang, sistem demokrasi dapat runtuh, digantikan oleh otoritarianisme yang lebih mementingkan kekuasaan daripada kesejahteraan rakyat.
Hilangnya Martabat Negara di Mata Internasional
Negara yang diabaikan norma dan etikanya akan kehilangan reputasi di tingkat internasional.
Pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, atau skandal internasional dapat membuat negara tersebut dijauhi oleh komunitas global.
Konsekuensi Internasional:
- Sanksi Ekonomi: Negara lain atau organisasi internasional dapat memberlakukan sanksi.
- Isolasi Diplomatik: Kepercayaan terhadap negara tersebut menurun, sehingga kerja sama internasional menjadi sulit.
Dalam jangka panjang, hilangnya martabat internasional dapat mengurangi investasi asing dan memperburuk kondisi ekonomi domestik.
Kehancuran Moral Bangsa
Ketika pemerintah sebagai panutan masyarakat bertindak tanpa norma dan etika, masyarakat cenderung meniru perilaku tersebut.
Hal ini dapat menyebabkan degradasi moral secara menyeluruh dalam kehidupan bermasyarakat.
