Lebih lanjut Saad menyampaikan poin-poin penting sebagai berikut:
1. SOKSI adalah organisasi kader Golkar yang beranggotakan pengabdi partai; kepesertaan SOKSI dalam forum-partai merupakan hak organisasi sesuai AD/ART.
2. SOKSI belum melaksanakan Musyawarah Nasional sejak 2022 (saat terpilihnya Ir. Ali Wongso Sinaga sebagai Ketua Umum), dan kepengurusan tersebut memiliki legalitas sebagaimana diatur dalam AD/ART Partai Golkar.
3. Pengakuan DPP Partai Golkar terhadap organisasi DEPINAS SOKSI pimpinan Muhammad Misbakhun sebagai wakil SOKSI dianggap sebagai kezaliman terhadap kader Golkar.
Sebagai kader Golkar yang berpegang pada ketentuan AD/ART, SOKSI menyatakan akan terus bergerak memperjuangkan hak-haknya untuk mempertahankan kebenaran, menegakkan aturan partai, dan mencegah terulangnya perlakuan yang mereka anggap tidak adil oleh DPP Partai Golkar.
SOKSI menuntut agar DPP Partai Golkar :
1. Segera menjelaskan dasar penolakan dan memperlihatkan dokumen yang menjadi dasar keputusan tersebut;
2. Menghormati AD/ART Partai Golkar dan Kode Etik dengan mengakui hak kepesertaan SOKSI sebagaimana diatur;
3. Menunda dan mengevaluasi pengakuan terhadap kepengurusan lain sampai putusan hukum selesai, untuk mencegah konflik kepengurusan yang merugikan kader dan nama baik Partai Golkar.
“Kami menuntut keadilan dan kepastian hukum bagi kader SOKSI. Sebagai bagian dari keluarga besar Golkar, kami tidak menginginkan perpecahan, yang kami minta adalah penghormatan terhadap aturan yang sama bagi seluruh kader dan organisasi pendiri,” ujar Saad Budiman Lubis mewakili Ali Wongso Sinaga.***
