PDIP: Anies Harus Minta Maaf Salah Baca Data Jalan Era SBY vs Jokowi

Indo1.id – Gilbert Simanjuntak, Kepala Badiklatda PDIP DKI, mengungkapkan kekecewaannya kepada Anies Baswedan yang dinilai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah  salah menafsirkan data Badan Pusat Statistik (BPS) ketika membandingkan pembangunan jalan di era Presiden Joko Widodo.

Dengan Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Gilbert menilai Anies Baswedan harus meminta maaf karena salah membaca data.

“Kontroversi mengenai ketidakakuratan data panjang jalan yang dibangun pada masa kepresidenan SBY yang diklaim Anies Baswedan lebih panjang dari yang dibangun pada masa kepresidenan Jokowi tidak disertai dengan permintaan maaf dari Anies maupun timnya,” kata Gilbert dalam keterangan tertulis. keterangan kepada wartawan pada Sabtu, 27 Mei 2023.

“Anies harus meminta maaf atas data pembangunan jalan yang tidak benar,” tambah Gilbert.

Gilbert merasa aneh Anies menyalahkan media setelah salah membaca data BPS. Dia menyebutkan, Anies seharusnya mempertanyakan dan memvalidasi data tersebut sebelum disampaikan ke publik.

“Yang terjadi adalah menyalahkan Katadata, salah satu media, sebagai sumber informasi. Seharusnya Anies dan timnya menggunakan akal sehat dalam menyikapi berita tersebut karena sebagai peneliti yang menggunakan data, seharusnya mempertanyakan terlebih dahulu keabsahan data tersebut. ,” jelasnya.

“Anies dan timnya seolah-olah baru di negeri ini karena pada masa kepresidenan SBY, tidak ada berita signifikan mengenai progres pembangunan jalan di Indonesia. Jadi, aneh jika data itu langsung digunakan tanpa menggunakan akal sehat,” lanjutnya.

Selain itu, sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta, Gilbert juga menilai Anies tidak boleh membandingkan pembangunan jalan di era Jokowi dan SBY. Dia berdalih, pada masa Anies menjabat sebagai Gubernur Jakarta, jalan justru dipersempit dengan melebarkan trotoar.

“Seharusnya Anies sendiri tidak melontarkan pernyataan seperti itu karena yang dilakukan di Jakarta adalah penyempitan jalan dengan memperluas trotoar dan mengambil jalan yang ada untuk jalur sepeda. Kemacetan lalu lintas di Jakarta kini semakin parah akibat kebijakan penyempitan jalan yang sesat itu. Selain itu, Anies mengganti nama jalan dan membangun tugu bambu, sepeda, dan sepatu,” ujarnya.

Guru Besar Universitas Kristen Indonesia (UKI) itu pun merasa aneh Anies Baswedan sampai saat ini belum meminta maaf karena salah membaca data. “Aneh melihat dia berbicara tentang bertukar pikiran ketika datanya sendiri salah, dan tidak ada permintaan maaf,” tambahnya.

Baca pernyataan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di halaman berikutnya.

Simak video ‘Pernyataan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perbandingan Pembangunan Jalan Anies antara Jokowi dan SBY’:

PUPR Menyatakan Anies Salah Membaca Data BPS
Anies Baswedan mengkritisi pembangunan infrastruktur jalan pada masa kepemimpinan Jokowi dengan alasan kalah dengan pembangunan pada masa Presiden RI ke-6, SBY. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hedy Rahadian menyatakan Anies salah mengartikan data Badan Pusat Statistik (BPS).

“Nah, bukan begitu. Data BPS itu kan perubahan status, bukan pembangunan jalan. Artinya, jumlah kilometer yang menjadi kewenangan jalan nasional bertambah dengan jumlah tertentu,” kata Hedy kepada wartawan di Kompleks Senayan, Jakarta, pada Rabu, 24 Mei 2020.