Prabowo Bakal Kumpulkan Partai Koalisi, Dua Nama Pengganti Gibran Segera Dibahas

Indo1.id – Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal akan berkonsultasi dengan partai-partai koalisi pemerintah sebelum menentukan dua nama calon Wakil Presiden untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka.

Pembahasan tersebut menjadi perkembangan penting setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026).

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk menentukan dua nama yang akan diajukan kepada MPR.

Menurut Yusril, Presiden dapat melakukan konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk partai-partai koalisi. Namun, waktu pelaksanaan pertemuan tersebut belum dipastikan.

Yusril juga menegaskan bahwa proses penentuan calon pengganti sepenuhnya berada dalam kewenangan Presiden sesuai mekanisme yang berlaku.

MPR memiliki tahapan konstitusional

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Ketentuan tersebut mengatur bahwa pemilihan dilakukan paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

Ketua MPR Ahmad Muzani sebelumnya menyampaikan bahwa Presiden harus menyampaikan dua nama calon kepada MPR paling lambat 14 hari setelah menerima surat permintaan resmi dari lembaga tersebut.

Dengan demikian, proses pengisian jabatan Wakil Presiden tidak dapat dilakukan hanya melalui kesepakatan politik. Tahapan administrasi dan pemilihan di MPR tetap harus dijalankan.

Sejumlah nama mulai diperbincangkan

Seiring berkembangnya proses tersebut, sejumlah nama mulai muncul dalam pembicaraan publik. Yusril Ihza Mahendra dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung termasuk figur yang disebut-sebut dalam pemberitaan.

Namun, hingga Jumat (13/11/2026), belum ada penetapan resmi mengenai dua calon yang akan diajukan Presiden.

Masyarakat perlu membedakan antara nama yang beredar dalam diskusi politik dengan kandidat yang benar-benar diusulkan secara resmi.

Proses ini akan menjadi salah satu perhatian utama politik nasional dalam beberapa pekan mendatang. Publik menunggu bagaimana Presiden membangun komunikasi politik sekaligus memastikan proses pergantian jabatan berlangsung sesuai konstitusi.***