ndo1.id – Presiden Jokowi mengadakan pertemuan internal kabinet membahas pemecahan pelanggaran HAM yang serius di masa lalu di Istana Negara, Jakarta, pada hari Selasa (2/5/2023).
Rapat kabinet itu melibatkan 19 menteri dan pejabat setingkat menteri terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi pemecahan non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu sebagaimana yang ditetapkan oleh Komnas HAM.
Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan bahwa fokus pemerintah dalam pemecahan non yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu adalah pada para korban.
βRekomendasi ini menitikberatkan perhatian pada korban, bukan pada pelaku pelanggaran HAM, karena jika menyangkut pelaku, itu menyangkut pemecahan yudisial,β kata Mahfud setelah menghadiri rapat kabinet di Istana.
