“Kami miris dan kecewa hanya Jawa Barat saja yang tidak mengeluarkan SK pengupahan 2020. Sedangkan, di wilayah Indonesia lain aparatur pemerintahan sudah menetapkan SK terkait pengupahan,” keluh Wido.
Jika tidak dikeluarkan SK pengupahan di 2020, aliansi pekerja khawatir pihak perusahaan memberikan gaji yang tidak sesuai.
“Ini malah sebatas surat edaran yang tidak ada kepastian hukum, ” tegas Wido.
FSPMI Kota Depok kata dia, sudah menyampaikan aspirasi ini ke Wali Kota Depok untuk disampaikan kepada gubernur Jabar.
