Jokowi Tak Akan Terbitkan Perppu KPK, Fadjroel: Tidak Diperlukan lagi Perppu
- account_circle Indriana
- calendar_month Sabtu, 30 Nov 2019
- print Cetak
Juru bicara Presiden Fadjroel Rachman
Indo1 Nasional – Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengharapkan Presiden Joko Widodo ‘Jokowi’ mengeluarkan Perppu KPK pada hari Anti Korupsi 9 Desember nanti, sepertinya tak akan kesampaian. Pihak Istana menegaskan Presiden Jokowi tidak akan mengeluarkan perppu tersebut.
“Tidak ada dong (Perppu KPK). Kan perppu tidak diperlukan lagi,” ujar Jubir Presiden, Fadjroel Rachman, di kompleks Kepresidenan, Jakarta, Jumat 29 Nopember 2019.
Fadjroel menjelaskan Perppu KPK tidak diperlukan lagi.
“Sudah ada undang-undang, yaitu UU Nomor 19 Tahun 2019. Tidak diperlukan lagi perppu,” ujarnya.
Ia pun mempersilakan jika UU tersebut diujimaterikan di Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menyarankan pemohon mempersiapkan gugatan sebaik-baiknya. Sebab, papar dia, ketidak siapanlah yang sering kali MK menolak pengajuan uji materi.
“Nah, saya mengimbau saja, karena saya sering beracara di MK dulu. Dua atau tiga kali kami menang dan satu atau dua kali kami kalah. Tapi kalah atau ditolak itu biasanya karena kadang-kadang persiapan untuk mengajukan sesuatu itu kurang bagus. Biasanya bahkan ditolak saat panel pertama, kedua. Jadi kalau Istana mengimbau kalaupun masih ada upaya untuk mengajukan uji yudisial terhadap UU KPK, lakukan dengan sebaik-baiknya. Bawa ahli yang terbaik, siapkan sebaik-baiknya,” papar Fadjroel.
Sementara itu, terkait MK yang telah menolak uji materi UU KPK, Fadjroel meminta agar tidak menjadi lemah harus semangat. Dia mengatakan masih ada harapan untuk mengajukan uji materi ke MK dengan menggunakan pasal yang lainnya.
“Kan, kalaupun ditolak, karena saya sering melakukan juga, beracara di MK. kalau ditolak sekali, biasanya ada upaya yang lain. Tapi dengan memakai pasal-pasal yang lain. Biasanya seperti itu. Tapi kami berterima kasih juga, karena ternyata sekarang forum legal untuk menguji UU terhadap konstitusi dilakukan oleh warga negara. Nanti kalau ada yang maju lagi, biasanya mengambil mengambil pasal yang lain, atau pasal tersebut, tapi dengan cara pandang yang berbeda,” pungkasnya.(vap/I1*/detik)
- Penulis: Indriana
Saat ini belum ada komentar