Indo1 Nasional – Kader Partai Golkar para pendukung Bambang Soesatyo ( Bamsoet ) terus melakukan manuver jelang berlangsungnya Munas Golkar. Bahkan, mereka mengancam akan gelar Munas Golkar tandingan.
“Apabila tahapan prosedur dan materi substansi penyelenggaraan bertentangan dan atau menabrak ketentuan AD/ART Partai Golkar, maka kami menegaskan kembali kesiapan untuk melaksanakan Munas yang sesuai dengan AD/ART Partai Golkar,” kata Tim Penggalangan Opini dan Media Bamsoet atau Tim 9, Victus Munir, kepada para awak media dalam jumpa pers di Batik Kuring, SCBD, Jakarta, Minggu 1 Desember 2019.
Mereka, ‘Pendukung Bamsoet’ mendesak Airlangga wajib memperoleh izin tertulis dari Presiden untuk maju menjadi calon Ketum Golkar.
Tak itu saja, Tim 9 juga mempersoalkan rangkap jabatan Airlangga sebagai Ketum Golkar dan Menko Perekonomian. Mereka mempermasalahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Seperti diketahui, pada 2010, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan atau uji materiil UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terkait rangkap jabatan yang diajukan oleh anggota DPR dari Komisi I, Lily Chadidjah Wahid. Keputusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) membolehkan menteri merangkap jabatan sebagai ketua umum partai.
