Desakan Munaslub Partai Golkar untuk Gantikan Airlangga Hartarto, Ini Tanggapan Wakil Ketua Umum!
- account_circle M Effendi
- calendar_month Jumat, 28 Jul 2023
- print Cetak

Airlangga Hartarto. (Foto: Instagram @airlanggahartato_official)
Indo1.id – Desakan untuk menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Partai Golkar guna menggantikan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo.
Bamsoet menegaskan bahwa penyelenggaraan munaslub tidaklah mudah dan harus memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan.
Dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat, 28 Juli 2023, Bamsoet menjelaskan bahwa munaslub Golkar dapat digelar jika ada alasan yang jelas dan mengikuti aturan yang berlaku.
Contoh peristiwa luar biasa yang membenarkan munaslub adalah saat terjadi peralihan kepengurusan dari Setya Novanto ke Airlangga Hartarto.
Proses tersebut melibatkan pleno dan rapimnas dengan partisipasi DPD I provinsi dan organisasi-organisasi yang berhubungan dengan Partai Golkar untuk menentukan jadwal munaslub dan memilih ketua umum baru yang definitif.
Bamsoet juga menyatakan bahwa alasan yang dapat membenarkan penyelenggaraan munaslub adalah ketika ketua umum berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugasnya karena tersangkut dalam kasus hukum atau ditahan oleh penegak hukum.
Hingga saat ini, belum ada usulan resmi dari DPD tingkat I terkait pelaksanaan munaslub Partai Golkar.
Sementara itu, beberapa pihak seperti anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam, eksponen dan tokoh senior Golkar, Lawrence Siburian, serta mantan Sekjen Golkar, Idrus Marham, terus mendorong wacana menggelar munaslub dengan sejumlah alasan.
Beberapa di antaranya adalah kegagalan Airlangga Hartarto dalam meningkatkan elektabilitas Partai Golkar, rendahnya elektabilitas Airlangga untuk maju dalam Pilpres 2024, dan indikasi keterlibatan Airlangga dalam kasus hukum.
Di sisi lain, DPP Golkar menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk menggelar munaslub karena kepemimpinan Airlangga masih berada pada jalur yang benar dan seluruh jajaran Partai Golkar terus berkonsolidasi untuk memenangkan Pemilu 2024.
DPP Golkar juga menilai bahwa Airlangga belum terlibat dalam kasus hukum, karena hanya dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi minyak goreng.
DPD tingkat I juga memberikan dukungan yang solid terhadap kepemimpinan Airlangga Hartarto.
Perdebatan dan desakan terkait munaslub Golkar terus berlanjut, dan keputusan akhirnya akan menjadi hasil dari konsolidasi dan musyawarah di internal partai tersebut.
- Penulis: M Effendi


Saat ini belum ada komentar