indo1.id – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkapkan bahwa terdapat dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang melibatkan oknum dengan angka mencapai puluhan triliun rupiah.
Modus yang digunakan adalah menggunakan perusahaan cangkang sebagai alat pencucian uang, dan satu oknum bisa memiliki lima hingga delapan perusahaan cangkang.
Oknum tersebut menggunakan nama orang-orang terdekat di akta perusahaan cangkangnya, seperti istri, anak, sopir, dan tukang kebun.
Diduga tindak pidana pencucian uang ini melibatkan 461 aparatur sipil negara (ASN) Kemenkeu, 11 ASN kementerian/lembaga lain, dan 294 non-ASN.
PPATK telah melaporkan dugaan TPPU tersebut ke Kemenkeu dengan daftar nama oknum dan perusahaan cangkang yang dimilikinya. Sejauh ini, nilainya ditaksir mencapai lebih dari Rp 35 triliun.
