“Komite akan melakukan case building dengan memprioritaskan LHP dengan bernilai paling besar karena telah menjadi perhatian masyarakat, yakni LHP dengan nilai agregat lebih dari Rp 189 triliun,” sambung Mahfud.
Mahfud menegaskan bahwa komite dan tim gabungan atau satgas akan bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Kemudian, Mahfud membeberkan ada 491 aparatur sipil negara (ASN) Kemenkeu yang terlibat dalam transaksi-transaksi janggal tersebut.
